/photo/2024/02/14/3259851024.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - KPU Kota Cimahi mulai melakukan proses sortir dan lipat surat suara untuk pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu 2024 di 4 TPS bermasalah Kota Cimahi. Bawaslu Kota Cimahi langsung terjun melakukan pengawasan proses tersebut, dibutuhkan sedikitnya 1.030 lembar surat suara untuk pelaksanaan PSU di Kota Cimahi.
Pelaksanaan sortir lipat surat suara digelar di gudang KPU Kota Cimahi Jalan Mahar Martanegara Kota Cimahi. Proses tersebut dilakukan langsung staf KPU Kota Cimahi.
Pengawasan ketat
Pada proses sorlip surat suara yang akan digunakan pada PSU 4 TPS, Bawaslu Kota Cimahi melakukan pengawasan langsung dipimpin Ketua Fathir Rizkia Latif didampingi Kordiv SDMO Ahmad Hidayat, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Jusapuandy, dan Kordiv PP dan Datin Zaenal Ginan.
"Pengawasan dilakukan untuk memastikan proses Sorlip surat suara untuk kebutuhan PSU sesuai ketentuan dan memenuhi kebutuhan," ujar Ketua Bawaslu Kota Cimahi Fathir Rizkia Latif.
Surat suara yang disorlip yakni surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP) serta surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4.
Rinciannya terdiri dari 230 surat suara PPWP untuk PSU di TPS 60 Kelurahan Utama Cimahi Selatan, 229 surat suara anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4 untuk TPS 5 Kelurahan Utama Cimahi Selatan, 287 surat suara anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4 untuk TPS 6 Kelurahan Utama Cimahi Selatan, dan 284 surat suara anggota DPRD Kota Cimahi Dapil 4 untuk TPS 7 Kelurahan Utama Cimahi Selatan.
Fathir mengatakan bahwa Bawaslu Kota Cimahi semula mendapatkan laporan dari pengawasan TPS terkait kasus potensi PSU di 10 TPS pada Pemilu 2024.
"Namun setelah didalami, hanya ada 4 TPS saja yang bermasalah dan harus dilakukan PSU. Pada TPS sisanya, masih bisa ditangani dan dicari jalan keluarnya oleh petugas KPPS di lapangan," katanya.
Oleh karena itu, lanjut dia, Bawaslu Kota Cimahi meminta KPU Kota Cimahi mempersiapkan kebutuhan logistik untuk pelaksanaan PSU. Diawali dengan menginventarisasi jumlah surat suara cadangan yang masih tersisa, serta logistik kebutuhan PSU lainnya.
"Kami mendorong KPU untuk mempersiapkan administrasi, logistik kebutuhan PSU, terutama surat suara yang dibutuhkan. Yang paling penting, agar tetap menjaga partisipasi masyarakat untuk tetap mau hadir di PSU," ujarnya.