/photo/2020/10/26/2462158747.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat Abdullah Dahlan mengakui bahwa realitas politik yang bersifat transaksional saat ini masih bisa ditemukan.
Oleh karena itu, masyarakat perlu dilibatkan dalam mengawal dan mengawasi proses pemilu.
"Kita juga harus tetap critical, di dalam pemilu masih terjadi soal transaksional, praktik kecurangan, partisipasi yang rendah. Maka gagasan untuk melibatkan publik sebenarnya adalah bagian dari bekerja bersama publik," kata Abdullah, di sela kegiatan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Minggu, 25 Oktober 2020.
Baca Juga: Jadwal Acara TV 26 Oktober 2020, Mulai dari SCTV, Trans 7, Tans TV dan NET TV
Dia mengatakan, SKPP yang digelar Bawaslu Jabar merupakan rangkaian dari keberlangsungan SKPP di kabupaten/kota. Bawaslu, kata Abdullah, menyadari betul bahwa sinergi dengan masyarakat dalam mengawasi pemilu harus terus dilakukan. SKPP menjadi cara Bawaslu untuk membentuk kader pengawasan partisipatif.
"Harapannya adalah mereka bisa memberikan suatu trigger bagi publik. Misalnya, membangun isu-isu positif dalam pemilu, partisipasi, termasuk juga mengajak masyarakat untuk mengawal, mengawasi pemilu. Kemudian bisa menularkan nilai baik, semisal antimoney politic," tuturnya.
Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jabar, Lolly Suhenty menerangkan, SKPP yang digelar Bawaslu Jabar dilakukan dalam tiga sesi di tiga wilayah, yaitu Pakuan, Periangan, dan Pantura. Pembagian tersebut dilakukan dengan pertimbangan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Update Corona Dunia 26 Oktober 2020, Kasus Positif Indonesia Masuk 20 Besar Global
"Saat ini, Bawaslu Jabar memiliki 3.800 kader SKPP yang tersebar di 27 kabupaten/kota, yakni 80 kader SKPP tingkat provinsi, 1.787 kader SKPP tingkat kabupaten/kota, dan 1.933 kader SKPP daring yang baru lulus awal Juli kemarin," kata Lolly.