PIKIRAN RAKYAT – Wabah virus Covid-19 hingga saat ini masih merebak di Indonesia, berbagai sektor tatanan negara pun turut mengalami kelumpuhan, salah satunya setor ekonomi.
Kendati demikian, kebijakan pemerintah selama masa pandemi Covid-19 disebut justru fokus membantu pada korporasi besar dan kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi.
Oleh karenanya, Ekonom pun menilai bahwa prinsip-prinsip Pancasila masih belum dilaksanakan dengan optimal dalam kebijakan-kebijakan ekonomi di Indonesia.
Seperti diketahui, Pancasila merupakan ideologi dan pedoman pemerintah serta bangsa Indonesia dalam pengelolaan negara, sekaligus menjadi tujuan negara Indonesia.
Lima prinsip dan pedoman tersebut secara garis besar ialah prinsip berketuhanan, prinsip kemanusiaan dan keadilan, persatuan, prinsip musyawarah dan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
Bhima Yudhistira yang merupakan Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai bahwa implementasi Pancasila masih dilakukan dengan setengah hati di Indonesia.
“Misalnya dari total belanja perpajakan khususnya insentif pajak, korporasi menikmati penurunan tarif PPh badan, orang kaya menikmati PPNBM 0 persen untuk beli mobil baru,”ujar Bhima Yudhistira, pada Kamis, 3 Juni 2021.
Baca Juga: Bocoran Ikatan Cinta 5 Juni 2021, Tak Bisa Dimaafkan, Andin Sudah Tidak Percaya Cerita Aldebaran?
Tak hanya itu, Bhima Yudhistira juga mengatakan kebijakan tersebut timpang kepada kelompok 40 persen pengeluaran ke bawah yang bantuannya sering mengalami tumpang tindih dan data bantuan yang bermasalah.