PIKIRAN RAKYAT - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan pihaknya terus meningkatkan terus meningkatkan upaya agar penerima manfaat mendapatkan bantuan dengan cepat dan tepat sasaran.
Upaya itu sejalan dengan arahan Presiden Jokowi agar bansos cepat disalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.
Tahapan penting yang mendapat perhatian Mensos Risma adalah aspek penyaluran bantuan oleh Himbara (Himpunan Bank-bank Milik Negara).
Untuk bantuan sosial non tunai, Kemensos memastikan telah berkoordinasi intensif dengan pemerintah daerah, karena data penerima bantuan menjadi kewenangan daerah. Respon pemda dalam pembaruan data sangat membantu meningkatkan kualitas data.
Baca Juga: BSU Rp1 Juta Segera Cair, Simak Alasan Pemerintah Salurkan Lagi Subsidi Gaji untuk Pekerja
Risma mengakui, untuk penerima bantuan pada skema bansos yang baru terkait Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), memang perlu terobosan.
Seperti pada penambahan bantuan kepada 5,9 juta keluarga penerima bantuan non-tunai usulan daerah yang disalurkan melalui Himbara dengan mekanisme non-tunai seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
“Nah, bank itu memerlukan waktu sekitar 1 bulan untuk mencetak kartu. Cukup lama. Saya sudah bicara sama Himbara, BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), bagaimana kalau menggunakan kartu elektronik saja (melalui sistem digital—red.). Jadi tidak usah mencetak dan menggunakan kartu yang seperti ATM itu,” kata Risma dalam siaran pers, 22 Juli 2021.
Usulan penggunaan transaksi digital ini merupakan bagian upaya Mensos Risma melakukan langkah-langkah akselerasi pada fase penyaluran bantuan sosial sejalan dengan arahan Presiden. Selain itu, Mensos juga terus mendorong pemda agar meningkatkan verifikasi dan validasi data.
Baca Juga: Ahli Epidemiologi UI Sebut Herd Immunity Indonesia Hanya Retorika, RI Jadi Episentrum Baru Covid-19?