kievskiy.org

Jokowi Garang Soal Investasi, Pemerintah Gemar Tumpuk Uang Demi Bunga Bank

Ilustrasi uang rupiah.
Ilustrasi uang rupiah. /Pikiran Rakyat/Yusuf Wijanarko

PIKIRAN RAKYAT - Untuk sekian kalinya, pemerintah daerah (pemda) tidak mematuhi instruksi pemerintah pusat. Ketidakpatuhan pemda itu khususnya berkaitan dengan penyerapan anggaran yang rendah, bahkan lebih rendah dari sebelumnya. Hal itu membuat kesal orang-orang pusat, termasuk orang nomor 1 di republik ini.

Presiden Jokowi (Joko Widodo) menyampaikan kekecewaannya di depan para gubernur, bupati/wali kota se-Indonesia saat Rapat Koordinasi Nasional dan ANugerah Layanan Investasi 2021, Rabu 24 November 2021.

Hal itu terjadi karena masih ada anggaran yang ditimbun di bank alih-alih dibelanjakan. Jokowi mengatakan, saat ini dana yang mengendap di bank mencapai 226 triliun.Jumlah itu bukannya berkurang, justru terus menignkat dari bulan-bulan sebelumnya. 

 "Saya harus ngomong apa adanya dengan para gubernur, bupati, dan wali kota. Tadi pagi saya cek ke Menteri Keuangan masih ada berapa uang yang ada di bank. Ini sudah akhir November, tinggal sebulan lagi tidak turun, justru naik. Saya dulu peringatkan, Oktober seingat saya Rp170 (triliun), ini justru naik menjadi Rp 226triliun,” katanya.

Baca Juga: Wujudkan Janjinya, Jokowi: Jangan Mempersulit Masuknya Investasi kepada Pertamina dan PLN

Baca Juga: Jokowi Jengkel BUMN Buat Investasi Mandek, Rocky Gerung: 'Ngaco'

Menurut Jokowi, investasi merupakan jangkar pemulih an ekonomi. Tetapi, sebelum sampai ke situ, seharusnya uang yang ada dihabiskan terlebih dahulu.

”Ini perlu saya ingatkan, uang kita sendiri aja tidak digunakan kok ngejar-ngejar orang lain agar uangnya masuk, logikanya enggak kena,” kata dia.

”(Harusnya) uang kita sendiri dihabiskan, realisasikan segera habis, waduh udah enggak ada APBD, APBN udah enggak ada, baru mencari investor agar uang datang, logika ekonominya seperti itu. Ini masih Rp226 triliun, triliun lho, gede sekali ini. Kalau dimiliarkan Rp226.000 miliar, gede sekali ini,” kata dia.

Agar hal itu tidak terjadi lagi, Jokowi mengingatkan jangan ada lagi ego sektoral antara kementerian dan daerah. Hal itu dilakukan guna memajukan daerah-daerah di Indonesia.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat