BANDUNG, (PR).- Perbaikan struktur pasar dalam industri penerbangan dinilai menjadi kunci utama untuk menyelesaikan polemik tingginya harga tiket penerbangan domestik saat ini. Selain itu di dalam kebijakan penetapan tarif, pemerintah semestinya lebih fokus pada pengaturan batas atas ketimbang menentukan batas bawah harga tiket pesawat.
Ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB Unpad Maman Setiawan, S.E., M.T., Ph.D mengatakan sejak dilakukannya liberalisasi penerbangan pada 2004 lalu banyak masyarakat yang beralih menggunakan transportasi udara. Akan tetapi ada dugaan liberalisasi tersebut berjalan tanpa diiringi kualitas sehingga muncul keinginan dari pemerintah untuk memperbaiki dalam hal standard keamanan. Hal itu kemudian mendorong adanya penetapan tarif batas bawah dan batas atas tiket pesawat.
Secara umum, Maman menilai, langkah yang dilakukan pemerinta tersebut baik. Hanya, jika menelaah lebih jauh, jasa penerbangan merupakan industri yang higly regulated. Artinya, standard keamanan merupakan suatu keharusan sehingga ia menilai mestinya pemerintah tidak menetapkan tarif batas bawah.
“Yang namanya safety sudah fix. Sudah wajib di negara manapun standarnya sudah ada. Mau harga berapa pun ini harus dipenuhi. Maka harusnya yang diatur itu batas atas bukannya batas bawah. Ini ada kesalahan berpikir,” ujarnya di Bandung, Rabu 24 April 2019.
Dengan batas bawah dilepas namun tetap dengan standard keamanan dipenuhi maka industri diberikan ruang untuk bermain dan tentu saja bersaing secara sehat. Tidak seperti saat ini dimana batas bawah diatur justru menyebabkan industri bermain pada harga yang terbilang tinggi, apalagi jika melihat struktur pasar saat ini yang cenderung oligopoly.
“JIka semangat pemeruntah menentukan batas bawah adalah alasan keselamatan maka mestinya tidak lagi terjadi kenaikan terus menerus. Tapi kenyataannya tidak seperti itu,” katanya.
Efisien avtur
Ia memaparkan berdasarkan penelitian yang dilakukan Center for Economics and Development Studies (CEDS) UNpad dengan KPPU pada 2016 lalu terungkap bahwa regulasi tarif batas bawah memiliki dampak yang signifikan terhadap harga. Hasil penelitian mengindikasikan secara rata-rata, terjadi kenaikan masing-masing Rp 75368.030 dan Rp 53019.010 setelah adanya peraturan tarif batas yang mulai ditetapkan sejak Nopember 2014 dan januari 2015. Temuan tersebut juga sesuai dengan data yang diperoleh dari berbagai agen yang mengkonfirmasi adanya kenaikan harga setelah adanya penetapan tarif batas bawah.
Lebih lanjut berdasarkan penelitian yang sama terungkap bahwa avtur merupakan komponen biaya terbesar. Tercatat sekitar 60% terhadap total biaya penerbangan. Oleh karena itu, efisiensi di dalam pasokan avtur dapat mendorong efisiensi di dalam sektor jasa penerbangan.
Kemudian dari survei yang dilakukan di Angkasa Pura, penyebab mahalnya avtur adalah karena struktur pasar yang tidak efisien. Hal itu menyebabkan manajemen penyediaan avtur belum baik seperti belum adanya sistem logistik yang efisien. Selain itu sistem hedging harga yang terus berfluktuatif diduga menjadi penyebab lebih mahalnya harga avtur di Indonesia dibandingkan negara ASEAN lainnya. Lebih jauh, fuel surcharge yang besarannya hanya sekitar 1% terhadap harga avtur bukan penyebab lebih mahalnya harga avtur.