SEBAGAI upaya membangun dan mengembangkan ekonomi berbasis syariah, Pemerintah telah merancang Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia.
Masterplan ini direncanakan prelaunching pada Jumat 26 April 2019, dalam acara Indonesia Islamic Economy Festival (IIEFEST) di Era Milenial. Acara tersebut akan digelar oleh KNKS pada Jumat 26 April 2019 di Trans Grand Ballroom, The Trans Luxury Hotel Bandung. Peserta yang ikut tidak dipungut biaya apapun dan untuk mengetahui info lebih lanjut bisa mengunjungi instagram KNKS di @knks.id.
Afdhal Aliasar, Direktur Pengembangan Ekonomi Syariah & Industri Halal Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), mengatakan pengembangan ekonomi syariah dan industri halal akan menjadi ujung tombak dalam masterplan tersebut.
"Ada 4 pilar utama dalam masterplan tersebut, Keempat pilar tersebut yakni penguatan value chain/rantai pasok halal, penguatan keuangan syariah, penguatan UMKM syariah, dan penguatan economy digital," kata Afdhal.
Lebih lanjut Afdhal menjelaskan penguatan halal value chain/rantai pasok halal akan dilakukan dengan beberapa program. Diantaranya dibentukya halal hub dan kawasan industri halal. "KNKS akan mengembangkan kawasan industri halal di daerah-daerah yang berpotensi. Juga membantu dalam pengembangan halal center untuk membantu industri termasuk UMKM melakukan sertifikasi halal dan lainnya," tambah Afdhal.
"Value chain ini sangat panjang, mulai dari produsen hingga produk siap di meja konsumen. Kawasan industri juga akan meliputi produsennya, layanan perbankannya, warehouse-nya, tempat uji halalnya, distribusinya, hingga siap menghasilkan produk halal yang bahkan untuk diekspor," ujar Afdhal.
Penguatan keuangan syariah akan diperkuat dari sisi permodalan ataupun pengembangan aset. "Kami akan mendorong perbankan syariah untuk mampu membiayai proyek-proyek yang selama ini belum bisa ter-handle karena kekurangan modal," tutur Afdhal.
"Pertumbuhan organik perbankan syariah cukup lumayan, saat ini aset bank syariah hampir Rp 500 triliun. Namun jika dibandingkan dengan perbankan nasional secara keseluruhan masih antara 5,8-5,9%. Tugas KNKS untuk melakukan hal konkrit agar perbankan syariah ini menjadi lebih berkembang, lebih besar, dan akhirnya menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia," katanya.
UMKM dan Digital Economy
Pilar ketiga, UMKM, Komite Nasional Keuangan Syariah akan memberikan lebih banyak literasi dan edukasi terkait pembiayaan ataupun cara mendirikan UMKM secara syariah. "Jika saat ini UMKM lebih fokus pada kualitas produk, kami akan mendorong mereka juga untuk mengedepankan sertifikasi halal mereka, termasuk pembiayan syariah untuk membangun atau mengembangkan usaha kecil menengah mereka," tandas Afdhal seraya menegaskan akan membantu untuk mempermudah proses sertifikasi halal bagi produk UMKM.