NGAMPRAH, (PR).- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diminta agar melakukan kajian untuk mendirikan Bank Perkreditan Rakyat guna memfasilitasi pinjaman kepada masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat khususnya di wilayah selatan terjerat pinjaman dari bank keliling atau rentenir dengan bunga yang mencekik.
Tokoh masyarakat Desa Weninggalih Kecamatan Sindangkerta, Safrudin Hidayat mengungkapkan, saat ini keberadaan rentenir cukup merajalela di wilayahnya. Namun, warga terpaksa menjadi nasabah dari rentenir lantaran mudahnya mendapatkan pinjaman.
"Masyarakat banyak yang menjadi korban rentenir. Bahkan, ada sejumlah warga yang memutuskan untuk menjadi TKI lantaran terlilit utang dari rentenir. Tentu ini sangat memprihatinkan karena sangat meresahkan dan merugikan masyarakat," katanya di Ngamprah, Rabu 11 September 2019.
Meski tak menyebutkan besaran bunga dari pinjaman rentenir tersebut, menurut dia, beban yang dirasakan masyarakat sangat berat. Untuk itu, dia juga mendorong agar ketua RT/RW bisa memasang larangan bagi rentenir melalui pemasangan spanduk di setiap titik.
Dengan kondisi itu, dia mendorong agar Pemkab Bandung Barat mendirikan BPR seperti di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. "Hadirnya BPR pasti bisa menjadi solusi agar memberikan pinjaman bagi masyarakat dengan bunga yang tidak terlalu tinggi. Jadi masyarakat juga bisa lebih mandiri dengan bantuan modal untuk usaha untuk mengembangkan usaha," ujarnya.
Peran koperasi
Jika BPR tak terwujud, lanjut dia, Pemkab harus mampu mengoptimalkan peran koperasi yang saat ini sudah berdiri di KBB. Namun, keberadaaan koperasi saat ini dinilai belum efektif dalam memberantas rentenir.
"Keberadaan koperasi di bawah Dinas UMKM dan Koperasi katanya mencapai ratusan koperasi yang aktif, tapi kan kami tidak tahu faktanya di lapangan. Yang jelas, rentenir masih merajalela," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Bupati Bandung Barat Aa Umbara Sutisna mengaku lebih memilih mengembangkan koperasi dengan memberikan suntikan dana dari APBD ketimbang harus mendirikan BPR. Alasannya, mendirikan BPR membutuhkan proses panjang.
"Kami lebih memilih mengembangkan koperasi saja, karena sekarang boleh memberi bantuan dana untuk koperasi dari APBD," kata Aa Umbara.