BANDUNG, (PR).- Tahun ini menjadi periode yang sulit bagi pengembang perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu penyebabnya adalah berkurangnya anggaran subsidi MBR tahun ini.
Demikian diungkapkan Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Endang Kawidjaja, pada Musyawarah Daerah (Musda) I dan pelantikan DPD Himperra Jawa Barat (Jabar) di Garden Permata Hotel, Jln. Lemahneundeut, Bandung, Rabu, 16 Oktober 2019.
Selain itu, tahun ini juga tidak ada mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) karena adanya agenda Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.
"Ini membuat kami kehabisan bahan bakar untuk menyediakan rumah bersubsidi bagi MBR," ujarnya.
Tahun ini subsidi rumah bagi MBR melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) hanya dialokasikan untuk membangun 168 ribu unit. Sementara pada 2018 kuotanya mencapai 256 ribu unit.
Itu belum termasuk subsidi melalui skema Subsidi Suku Bunga (SSB) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Jika dijumlahkan, kuota pada 2018 bisa mencapai lebih dari 283 ribu unit.
"Kuota rumah bersubsidi melalui skema FLPP tahun ini sudah habis pada September," ujarnya.
Kuota tetap lebih rendah
Kalaupun ditambah dengan bantuan subsidi rumah melalui skema BP2BT, menurut dia, kuota rumah bersubsidi tahun ini tetap lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Tahun ini kuota BP2BT dialokasikan sebesar 14.000 unit.
Beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo baru saja menyetujui usulan penambahan anggaran untuk subsidi rumah MBR melalui skema FLPP sebesar Rp 2 triliun. Anggaran tambahan tersebut diproyeksikan untuk membangun 20.000-30.000 unit rumah subsidi.