kievskiy.org

Presiden Jokowi Mengaku Bakal Ganggu Pengimpor Minyak

PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019. Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019.*/ANTARA
PRESIDEN Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat, 20 September 2019. Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019.*/ANTARA

JAKARTA, (PR).- Presiden Joko Widodo terganggu dengan impor, khususnya impor minyak dan gas yang menyumbang defisit besar terhadap neraca perdagangan. Ia mengisyaratkan akan mengganggu balik para pengimpor minyak dan gas yang menghambat rencana hilirisasi industri yang direncanakan pemerintah.

Jokowi menyinggung tentang impor minyak dan gas ini ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia di Raffles Hotel, Jakarta, Kamis 28 November 2019 malam. Menurutnya, defisit bisa ditekan bila ada peningkatan ekspor melalui produk jadi. Selain itu, diupayakan juga adanya substitusi impor.

Menurut dia, peningkatan ekspor melalui produk jadi dan substitusi impor seharusnya sudah dilakukan sejak lama.

"Kenapa lama tidak kita lakukan? Karena kita senang impor. Siapa yang impor, ya, orang-orang yang senang impor. Bapak-ibu saya kira tahu itu semua. Ada yang senang impor dan tidak mau diganggu impornya, baik itu minyak maupun elpiji. Ini yang mau saya ganggu," ujarnya.

Baca Juga: Tinjau Proyek Pelabuhan Patimban Subang, Presiden Jokowi: Untuk Ekspor Mobil

Menurut Jokowi, selama ini Indonesia banyak mengekspor komoditas dalam bentuk bahan mentah, seperti nikel, timah, bauksit, hingga batu bara. Padahal, apabila komoditas tersebut diolah sehingga menghasilkan produk turunan berupa barang jadi atau setengah jadi, maka akan memiliki nilai tambah yang lebih besar.

“Sebagai contoh batu bara, kalau diolah menjadi DME, menjadi polypropylene bisa mengganti impor kita atas LPG," kata dia.

Demikian juga dengan produk lain seperti kelapa sawit yang bisa diolah menjadi biodiesel, dan nikel, mangan, serta cobalt yang produk turunannya bisa menjadi bahan untuk lithium baterai.

Lebih jauh, Presiden menyebut, pemerintah tengah mengatur strategi besar bisnis negara agar Indonesia bisa menjadi pemain besar penghasil produksi lithium baterai dunia. “Karena ke depan yang namanya mobil listrik itu pasti akan besar-besaran diproduksi karena orang sudah tidak senang lagi menggunakan energi fosil,” ujarnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat