/photo/2020/02/06/1925378567.jpg)
PIKIRAN RAKYAT – Kementerian Pertanian mengaku sudah menerbitkan rekomendasi impor produk hortikultura (RIPH) untuk komoditas bawang putih dengan total volume 103.000 ton.
Ketidakterbukaan proses RIPH ini menuai kritik.
Kementan dinilai tak terbuka dalam pemberian RIPH tersebut dan seharusnya tidak melakukan impor tergesa, untuk mengesampingkan dugaan-dugaan adanya kepentingan tertentu, termasuk politik di dalamnya.
Baca Juga: Pasangan Kekasih yang Tewas di Kamar Hotel, Meninggal Setelah Konsumsi Obat, Respons Keluarga Kaget
Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro menyoal ketidaktransparanan Kementan dalam pemberian RIPH.
Padahal, menurutnya persoalan ketidaktransparanan itu juga menjadi pemicu kegaduhan saat DPR mengundang berbagai pihak, termasuk asosiasi terkait bawang putih.
"Nah itukan diributin waktu kita ngundang asosiasi. Jadi RIPH nya pilih-pilih tidak transparan. Banyak yang tidak dapat. Harusnya transparan terbuka saja. Waktu RDP asosiasi pada protes. Perusahaan yang bagus dikasih, yang tidak bagus, jangan," kata Darori, Selasa, 11 Februari 2020.
Baca Juga: KPK Apresiasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Purwakarta
Dalam siaran pers yang ia terbitkan, ia berpendapat, seharusnya juga berbincang bersama dengan asosiasi untuk menelisik perusahaan yang mengajukan RIPH.
Kementerian dinilainya kurang tegas dalam pengawasan.