PIKIRAN RAKYAT - Pengamat Transportasi sekaligus Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia, Djoko Setijowarno mengatakan, keputusan larangan mudik dari pemerintah sangat dinanti untuk menahan laju penyebaran Covid-19.
Pemerintah bekerja sama dengan BUMN dan swasta, bisa mengalihkan anggaran program mudik gratis untuk voucher kompensasi bagi pekerja informal, sehingga bisa tetap tinggal di daerah perantauan.
Menurut Djoko, merebaknya wabah virus Corona di Jakarta dan sekitarnya telah menyebabkan gelombang eksodus pulang kampung sebelum mudik lebaran sudah berlangsung lebih cepat. Hal ini disebabkan, karena menurunnya aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya menjadi fenomena yang tidak bisa dihindarkan.
Baca Juga: Pandemi Virus Corona, 25 Dokter Baru Disumpah dan Dilantik secara Online
Dia mengatakan, keputusan perantau yang bermukim di Jabodetabek untuk pulang ke kampung halaman dilatabelakangi oleh tidak adanya jaminan hidup diperantauan. Dengan demikian, pulang kampung adalah hal yang logis karena tuntuan biaya hidup cukup tinggi di ibukota.
"Secara alamiah ini akan terjadi karena pekerja di sektor informal tidak lagi memiliki pekerjaan. Sementara masyarakat harus tetap mengeluarkan biaya hidup sehari-hari yang cukup besar," ujar Djoko melalui pesan tertulis, Jumat 27 Maret 2020.
Baca Juga: Honda Persiapkan New CBR 250 RR 2020, Akan Bersaing dengan Kawasaki ZX-25R
Di sisi lain, menurut Djoko, menjadi hal yang wajar jika operator transportasi umum tetap melayani masyarakat ketika tidak ada larangan dari pemerintah untuk menghentikan operasionalnya. Namun fenomena itu berpotensi besar untuk memperluas penyebaran Covid 19. Penularan virus tidak hanya terjadi di kampung halaman namun juga dalam perjalanan.
"Kabar terkini, satu pasien positif Corona yang saat ini dirawat di RSUD dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri diketahui merupakan sopir bus jurusan Wonogiri-Bogor," ujarnya.
Baca Juga: Liga Inggris kembali Dihentikan, Tak Ada Promosi dan Degradasi?