PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah sebaiknya memilih opsi lockdown untuk daerah yang masuk zona merah penyebaran COVID-19 dibandingkan dengan darurat sipil. Kebijakan lockdown harus segera diambil untuk menekan dampak ekonomi yang lebih luas.
Demikian diungkapkan Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas) di Bandung, Senin 30 Maret 2020. Lagipula, menurut dia, mengacu pada undang-undangnya, darurat sipil lebih ditujukan pada persoaan yang menyangkut keamanan.
"Memang betul ini juga berpotensi berdampak pada persoalan keamanan, tapi kan bukan persoalan keamanan secara spesifik," tuturnya.
Baca Juga: Pekerja Informal Terancam Covid-19, Rumah Zakat Inisiasi Bingkisan Keluarga Prasejahtera
Ia menilai, pilihan pemerintah yang jatuh pada darurat sipil dibandingkan lockdown mencerminkan keraguan pemerintah dan ketidaksiapan dalam mengambil risiko yang akan ditimbulkan lockdown. Apalagi dengan adanya kerusuhan yang terjadi di India saat pemberlakuan lockdown.
"Pemerintah harus secepatnya mengambil keputusan tegas dalam merespon COVID-19. Kebijakan tersebut harus tersosialisasi dengan baik agar tidak terjadi kepanikan di tengah masyarakat," ujarnya.
Ia memprediksi, jika pemerintah terlambat mengambil keputusan dan wabah COVID-19 berlarut-larut hingga lebih dari dua bulan, perekonomian Indonesia akan sangat terpuruk. Laju pertumbuhan ekonomi bisa terperosok hingga di bawah 2%.
Baca Juga: Ridwan Kamil Izinkan Karantina Parsial Hanya Sampai Level Kecamatan
"Implikasinya terhadap ekonomi akan sangat berat. Oleh karena itu, segera lakukan lockdown di zona merah," tuturnya.