PIKIRAN RAKYAT - Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang hingga kini masih terasa oleh berbagai lapisan masyarakat. Bukan hanya para pelaku usaha, hampir seluruh lapisan masyarakat merasakan kondisi ekonomi yang masih belum kembali pulih.
Guna mempercepat pulihnya perekonomian di Indonesia, pemerintah terus melakukan berbagai upaya. Belum lama ini Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, juga membahas Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 bagi pekerja migran.
Dengan kontribusi PMI yang bahkan mencapai 7 persen dari nilai APBN tersebut, sudah selayaknya negara menghadirkan keberpihakan secara nyata kepada PMI melalui berbagai kebijakan dan skema yang memudahkan. Salah satunya adalah membantu dalam proses penempatan PMI melalui KUR Penempatan PMI.
“Pekerja Migran Indonesia selayaknya kita sebut sebagai pahlawan, karena memang sumbangsih mereka dalam bentuk devisa negara sangat besar, yakni sebesar 159,7 triliun per tahun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sambutannya yang disampaikan secara virtual pada acara Launching dan Sosialisasi Skema Baru KUR Penempatan Bagi Pekerja Migran Indonesia, Selasa 15 Maret 2022.
Baca Juga: UPDATE Covid-19 Indonesia Rabu, 16 Maret 2022: Positif Tambah 13.018, Kasus Sembuh Meningkat
Sementara itu, Ketua Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saiful Masud, mengapresiasi dan mendukung penuh hadirnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Hal itu ia sampaikan saat memberikan sambutan pada Launching dan Sosialisasi Skema Baru KUR penempatan bagi PMI di Bandung, Selasa 15 Maret 2022.
"Kami apresiasi bahwa KUR PMI ini dapat memfasilitasi para adik-adik (CPMI) yang ketika melaksanakan pelatihan memang tidak difasilitasi oleh Pemerintah Daerah karena sesuatu hal," ujar Saiful.
Ia pun berharap dengan hadirnya KUR PMI menjadi alternatif atau pilihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) sebagai solusi yang berbeda dengan KUR TKI yang berlaku sebelumnya.