PIKIRAN RAKYAT – Beberapa hari terakhir, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengalihan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) menjadi bantuan sosial tambahan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebut, dana bantuan sosial tambahan atas rencana pengalihan subsidi BBM yang akan disalurkan kepada masyarakat Indonesia ini senilai Rp24,17 triliun.
Kabarnya, penyaluran dana bantuan sosial tambahan ini akan disalurkan mulai akhir Agustus hingga September mendatang.
Agus Pambagio, seorang pengamat kebijakan publik menilai langkah yang dilakukan pemerintah dengan dikeluarkannya kebijakan pengalihan subsidi BBM ke Bansos sudah tepat.
Baca Juga: Heboh Ratusan Mahasiswa Bandung Positif HIV, Ridwan Kamil Ungkap Fakta yang Sebenarnya
“Keputusan tersebut sudah tepat asalkan data pemerintah soal masyarakat miskin penerima bansos sesuai sasaran,” tuturnya, sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 31 Agustus 2022.
Menurut Agus, syarat yang ditetapkan pemerintah kepada calon penerima bansos tambahan sudah tepat, namun tetap diperlukan pengawasan sebaik mungkin.
Penyaluran bantuan sosial (Bansos) tambahan diperlukan data yang benar dan akurat. Terlebih, jika data yang digunakan keliru, maka orang yang tidak berhak malah akan turut menikmati bansos subsidi tersebut.
Oleh karena itu, pada pemaparannya Agus juga mempertanyakan cara pemerintah mengetahui seseorang memiliki gaji di bawah Rp3,5 juta.