/photo/2020/06/22/83232164.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Anggota Komisi IV DPR, drh Slamet kembali menyoroti RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Legislator asal Sukabumi tersebut kali ini mengulas muatan RUU Cipta Kerja di sektor pertanian, terutama tentang regulasi impor. yang berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri atau lokal.
Slamet menyebutkan salah satunya terkait pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) di mana kini pelaku usaha tak lagi manfaatkan SDM lokal tapi juga SDM asing atau luar negeri diperbolehkan.
Baca Juga: Ditangkap Polisi Diduga Terkait Prostitusi Online, Berikut 3 Fakta Tentang Artis Vernita Syabilla
"Salah satunya dalam UU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, yakni diubahnya ketentuan terkait pelaku usaha wajib mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dalam negeri, menjadi pelaku usaha di bidang hortikultura dapat memanfaatkan sumber daya manusia dalam negeri dan luar negeri," kata Slamet kepada awak media, Rabu 29 Juli 2020.
Implikasi perubahan aturan tersebut berpotensi menjadi pintu masuk bagi Tenaga Kerja Asing (TKA), khususnya bidang pertanian hortikultura. "Hal ini akan berdampak tersisihnya tenaga kerja lokal. Terlebih lagi jika investornya berasal dari luar negeri," tambah Slamet.
Baca Juga: Pikat Pengguna TikTok, Instagram akan Berikan Uang kepada Pembuat Konten di Fitur Reels
Selain itu, sambung Slamet, muatan RUU Cipta Kerja lainnya yang juga berpotensi melemahkan pertanian dalam negeri adalah diubahnya ketentuan terkait usaha hortikultura yang dilaksanakan dengan mengutamakan penggunaan sarana hortikultura dalam negeri, menjadi penggunaan sarana hortikultura yang berasal dari dalam negeri dan/atau luar negeri.
"Implikasinya, berpotensi membuka keran impor sarana pertanian seperti benih, pupuk, pestisida, dan lain-lain secara ugal-ugalan tanpa memperhatikan kondisi dalam negeri. Pola impor seperti ini akan mendorong negara menjadi sangat tergantung kepada asing," ujarnya.