kievskiy.org

Harga Ayam Mulai Naik, Paguyuban Peternak Rakyat Nasional Menilai Tidak Wajar

ILUSTRASI pedagang daging ayam broiler.*
ILUSTRASI pedagang daging ayam broiler.* /NURHANDOKO WIYOSO/"PR"

PIKIRAN RAKYAT - Ketua Paguyuban Peternak Rakyat Nusantara (PPRN), Alvino Antonio mengungkapkan, saat ini mulai terjadi kenaikan harga daging ayam. Namun, kenaikan itu dinilai tidak wajar dan dipastikan bakal kembali mengalami penurunan.

"Harga ayam hidup di Jawa Barat semua ukuran naik Rp 2.000 per kilogram (kg) minimal. Hari ini, naik lagi minimal Rp 1.500 per kg, kalau memang dampak dari pemangkasan produksi seharusnya kenaikan tidak lompat seperti ini," kata Alvino dalam webinar yang digelar  Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi, Selasa 13 Oktober 2020.

Para peternak menyoroti salah satu upaya pemangkasan produksi ayam seperti penundaan setting telur tetas.  Hal itu kemungkinan belum dijalankan sepenuhnya oleh integrator. Pasalnya, hingga kini masih banyak bibit ayam yang beredar di pasar. 

  Baca Juga: Gelar Pengajian Jelang Pernikahan, Suara Nikita Willy Bergetar Lafalkan Ayat Al-Qur'an

"Seharusnya, jika pemangkasan dilakukan dengan benar, bibit ayam tidak akan diperjual belikan secara bebas," katanya.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Jawa Tengah, Pardjuni, mengatakan, harga saat ini di kisaran Rp 10 ribu-Rp 11 ribu per kg. Masih jauh di bawah acuan pemerintah Rp 19 ribu-Rp 20 ribu per kg.

Pardjuni mengatakan, saat ini harga mengalami tren kenaikan. Namun, dipastikan saat harga menyentuh Rp maksimal Rp 18 ribu akan kembali turun. Hal itu berkaca dari tren harga dalam dua tahun terakhir. Dia pun menyebut, harga akan naik ketika peternak akan menggelar demonstrasi sehingga bukan kenaikan secara normal.

 Baca Juga: Tepis Isu Soal UU Ciptaker Bisa Eksploitasi Buruh, Ida Fauziyah: Sesuai dengan Standar ILO 

Perwakilan peternak dari wilayah Jawa Timur, Khaliq mengatakan, seluruh upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian sudah tepat. Hanya saja, lemah dalam pengawasan di lapangan sehingga mudah dipermainkan.

"Pemerintah sudah serius, aturan sudah ada, tapi perusahaan abai saja, jangan melecehkan pemerintah," ujarnya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat