PIKIRAN RAKYAT - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), Antonio Guterres mendesak Israel untuk menghentikan dan membatalkan keputusan pembangunan hampir 800 rumah baru bagi pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki.
Keputusan pembangunan permukiman bagi warga Yahudi telah disahkan Israel seminggu yang lalu.
Menurut Guterres, keputusan tersebut merupakan hambatan utama bagi pencapaian solusi dua negara, dan perdamaian yang adil, abadi dan komprehensif" di Timur Tengah.
Baca Juga: Hari Ini BP Tapera Telah Cairkan Dana Taperum Tahap Pertama kepada 367.740 Pensiunan PNS
“Pendirian pemukiman oleh Israel di wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967, termasuk Yerusalem Timur, tidak memiliki validitas hukum dan merupakan pelanggaran mencolok menurut hukum internasional," kata Guterres dalam pernyataannya seperti dikutip dari Aljazeera, Selasa, 19 Januari 2021.
“Perluasan pemukiman semakin mengikis kemungkinan untuk mengakhiri pendudukan dan mendirikan Negara Palestina yang berdaulat dan berdampingan, berdasarkan garis pra-1967,” kata Guterres.
Sebelumnya, Israel menyetujui pembangunan 780 rumah di Tepi Barat yang diduduki. Hal ini diperintahkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada 11 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Listyo Sigit Prabowo Jadi Calon Tunggal Kapolri, DPR Berharap Mampu Jawab Tantangan Nasional
Semua permukiman Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dianggap ilegal menurut hukum internasional dan oleh sebagian besar komunitas internasional.
Saat ini, sekitar 450.000 pemukim Yahudi di Tepi Barat yang diduduki dan tinggal di antara 2,8 juta orang Palestina.