PIKIRAN RAKYAT - Sudah lebih dari satu bulan junta militer Myanmar menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021 lalu. Sejak saat itu, tindakan kekerasan terhadap demonstran antikudeta terus meningkat.
Dalam tanggapan atas tindakan yang merajalela dari junta Myanmar, Inggris mendesak waraganya untuk meninggalkan negara itu atau jika tidak dapat keluar tetap tinggal di dalam rumah.
Langkah Inggris itu dilakukan sehari setelah kelompok hak asasi mengatakan aparat keamanan Myanmar membunuh 12 orang demonstran.
Baca Juga: Jaga Momentum Hari Raya Nyepi 2021, Transaksi Mesin ATM Ditutup Sementara
"Kantor Luar Negeri, Persemakmuran & Pembangunan (FCDO) menyarankan warga Inggris untuk meninggalkan negara itu dengan cara komersial, kecuali ada kebutuhan mendesak untuk tinggal," kata kementerian luar negeri Inggris pada Jumat, 12 Maret 2021, seperti dikutip dari Reuters.
"Ketegangan dan kerusuhan politik meluas sejak pengambilalihan militer dan tingkat kekerasan meningkat," tambah pernyataan Kemenlu Inggris.
Inggris mengutuk kekerasan di Myanmar dan menyerukan pemulihan demokrasi.
Sebelumnya, Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) mengatakan dalam update hariannya bahwa lebih dari 70 orang tewas akibat penindasan dengan kekerasan oleh militer terhadap demonstran.
"Sebagian besar orang yang tewas ditembak di kepala," kata AAPP.