PIKIRAN RAKYAT - Junta Militer Myanmar mengatakan pemilu akan diadakan dalam keadaan darurat pada Agustus 2023. Hal itu memperpanjang masa kudeta militer yang menggulingkan pemimpin Aung San Suu Kyi 6 bulan lalu.
Panglima militer Myanmar, Min Aung Hlaing mengatakan pihaknya akan menyelesaikan ketentuan keadaan darurat pada Agustus 2023.
“Saya berjanji untuk mengadakan pemilihan multipartai tanpa gagal,” katanya, dikutip dari The Guardian, 1 Agustus 2021.
Pengumuman jenderal junta militer itu akan menempatkan Myanmar dalam cengkeraman militer selama hampir dua setengah tahun.
Baca Juga: Syarat Penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1 Juta, Berikut Zona Wilayah yang Dapat Bantuan
Min Aung mengatakan junta siap bekerja dengan utusan khusus yang ditunjuk oleh Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean).
“Myanmar siap untuk bekerja pada kerja sama Asean dalam kerangka Asean, termasuk dialog dengan utusan khusus Asean di Myanmar," ujarnya.
Para menteri luar negeri negara-negara ASEAN akan bertemu pada Senin, 2 Agustus 2021 untuk mengakhiri kekerasan dan mempromosikan dialog antara junta dan lawan-lawannya.
Myanmar telah mengalami enam bulan kekacauan sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi dan mengakhiri eksperimen demokrasi selama 10 tahun.
Baca Juga: Pesan Duterte Kepada Orang Ogah Divaksin: Jangan Keluar Rumah, Saya Akan Lapor Polisi!