kievskiy.org

Taliban Janji Masukkan Wanita di Kursi Pemerintahan Afghanistan, Hormati Hukum Syariah

Konferensi pers Taliban saat mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan, Selasa, 7 September 2021
Konferensi pers Taliban saat mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan, Selasa, 7 September 2021 /dok. Anadolu Agency via The Guardian


PIKIRAN RAKYAT - Juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid mengatakan pihaknya akan memasukkan perempuan di kursi pemerintahan baru Afghanistan di masa depan.

"Pemerintahan ini sementara. Kami akan memiliki pos untuk perempuan dengan menghormati hukum Syariah," kata Zabihullah Mujahid kepada BFMTV, Rabu, 8 September 2021 malam, dikutip dari Sputnik News.

"Ini adalah permulaan, tetapi kami akan mencari kursi untuk perempuan. Mereka dapat menjadi bagian dari pemerintahan. Ini akan menjadi tahap kedua," ujarnya.

Baca Juga: Ketar-ketir Takut Menemui Ajal, Ari Lasso Tulis 'Wasiat' untuk Anak dan Istri: Perut Kaya Ditusuk

Sebelumnya pada Selasa, 7 September 2021, Taliban mengumumkan pemerintahan sementara Afghanistan. Namun, kabinet yang duduk di kursi kabinet semuanya laki-laki.

Menanggapi kabinet baru itu, Organisasi Wanita PBB (UN Women)mengatakan pada  Rabu bahwa pihaknya "sangat kecewa" dengan komposisi pemerintah Afghanistan yang baru, karena tidak ada wanita.

UN Women menambahkan pihaknya telah menerima banyak laporan tentang perempuan yang dilarang meninggalkan rumah mereka untuk pergi bekerja atau menyelesaikan tugas sehari-hari.

Baca Juga: Efek Domino, Ahli Epidemiologi Ingatkan Bahaya Jika Kartu Vaksin Covid-19 Dihapus Sebagai Syarat Administrasi

Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada mengatakan sebelumnya bahwa Afghanistan akan diatur oleh hukum Syariah, dan menambahkan hak asasi manusia dan minoritas akan dilindungi "dalam kerangka Islam".

Afghanistan secara resmi akan dikenal sebagai Emirat Islam, seperti di bawah kekuasaan Taliban pada 1990-an, dan Hibatullah Akhundzada sebagai pemimpin tertingginya.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat