kievskiy.org

AS Umumkan Boikot Diplomatik Olimpiade Beijing 2022, China: Manipulasi Politik!

AS umumkan akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022, China akan mengambil tindakan balasan yang tegas.
AS umumkan akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Beijing 2022, China akan mengambil tindakan balasan yang tegas. /REUTERS/Carlos Garcia Rawlins REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

PIKIRAN RAKYAT- Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan akan melakukan boikot diplomatik terhadap Olimpiade Musim Dingin 2022 di Beijing atas pelanggaran hak asasi manusia (HAM) "mengerikan" yang dilakukan China.

Tindakan AS untuk melakukan boikot diplomatik Olimpiade Beijing 2022 itu, dianggap China sebagai sebuah langkah yang menurut pemerintahnya akan ditanggapi dengan "tindakan balasan yang tegas".

Pada hari Senin, 6 Desember 2021 Gedung Putih mengatakan AS tidak akan mengirim delegasi resmi ke pertandingan Olimpiade Beijing, sebagai protes terhadap pelanggaran HAM China, termasuk perlakuan Beijing atas Muslim Uighur di wilayah barat Xinjiang.

"Pemerintahan Biden tidak akan mengirim perwakilan diplomatik atau resmi ke Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade Beijing 2022 mengingat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang, dan pelanggaran HAM lainnya," kata sekretaris pers Gedung Putih Jen Psaki, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Aljazeera.

Baca Juga: Buntut Joget TikTok, Muncul Wacana DPRD Akan Panggil Bupati Garut

"Perwakilan diplomatik atau resmi AS akan memperlakukan Olimpiade ini sebagai bisnis seperti biasa dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia yang mengerikan dan kekejaman di Xinjiang, dan kami tidak bisa melakukan itu," sambungnya.

Jen Psaki, dalam keterangan itu menambahkan bahwa boikot diplomatik, yang telah didorong oleh beberapa anggota Kongres AS selama berbulan-bulan, tidak akan mempengaruhi kehadiran atlet Amerika, yang mendapat "dukungan penuh" dari pemerintahan Biden.

Langkah itu dilakukan hanya beberapa hari sebelum Presiden AS Joe Biden akan menjadi tuan rumah pertemuan virtual "KTT untuk Demokrasi" para pemimpin dan aktor masyarakat sipil dari lebih dari 100 negara pada Kamis dan Jumat mendatang.

Pemerintah mengatakan bahwa Biden bermaksud menggunakan pertemuan itu untuk mengumumkan komitmen, reformasi, dan inisiatif individu dan kolektif, untuk membela demokrasi dan hak asasi manusia di dalam dan luar negeri.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat