UNDANG-UNDANG Anti Pernikahan Anak telah diberlakukan di Jerman sejak dua tahun lalu. Namun, dalam sebuah studi baru yang dilakukan oleh kelompok Terre des Femmes mengatakan UU tersebut tidak berpengaruh secara signifikan di negara tersebut.
Dilansir laman Deutsche Welle , Kamis 26 September 2019, Undang-Undang Anti Pernikahan Anak mulai diberlakukan di Jerman sejak 22 Juli 2017. UU ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di bawah umur dari perkawinan paksa dengan menetapkan batas usia sah menikah pada umur 18 tahun.
UU ini berlaku surut meskipun kedua mempelai menikah di luar negeri. Hakim di Jerman tidak segan membatalkan pernikahan jika kedua mempelai masih berusia 16 atau 17 tahun.
Namun, studi baru yang dilakukan oleh organisasi hak perempuan Terre des Femmers menemukan bahwa UU tersebut sebenarnya kurang ditegakkan. Dari 813 pernikahan anak tercatat di Jerman sejak UU berlaku, hanya 10 pernikahan dibatalkan.
Monika Michell, ahli kasus "kekerasan atas nama kehormatan" dari Terre des Femmes, mengatakan sangat sulit untuk mengumpulkan data statistik. Hal ini dikarenakan setiap negara bagian di Jerman tidak memiliki lembaga yang berwenang dalam mengatasi masalah tersebut.
Michell menambahkan bahwa sangat sulit untuk menemukan lembaga yang dapat bertanggung jawab di kota dan daerah. "Itulah sebabnya kami tidak dapat mengumpulkan data statistik secara lengkap,” tuturnya.
Michell berpendapat bahwa angka pernikahan dini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan data yang tercatat. "Kami berasumsi bahwa setiap minggunya pernikahan anak terjadi di seluruh Jerman," katanya.
Berdasarkan data tersebut dapat simpulkan bahwa penegakan UU berbeda di setiap negara bagian. Di beberapa negara bagian terdapat beberapa otoritas yang ditugasi untuk membatalkan pernikahan di bawah umur, sedangkan di negara bagian lain hanya ada satu lembaga.
Calon pengantin muda sebenarnya dapat meminta bantuan kepada lembaga terdekat, tetapi masih tidak jelas siapa yang harus bertanggung jawab mengatasi permasalahan ini. Sebagai perbandingan, Berlin telah mencatat tiga pernikahan anak sejak UU tersebut berlaku, sementara Bavaria mencatat 367 kasus dalam waktu yang sama.