PIKIRAN RAKYAT - Sejak pertengahan tahun 1980-an pada abad ke-20, Amnesty International meningkatkan perhatian dan keterlibatannya dalam urusan hak asasi manusia (HAM) di Timur Tengah serta merilis laporan tahunan tentang hak asasi manusia di Timur Tengah, yang menciptakan tekanan pada publik.
Di tengah pergolakan di Timur Tengah, Komisi Hak Asasi Manusia Tunisia, yang didirikan oleh kelompok aktivis HAM Tunisia dengan bantuan organisasi seperti Amnesty International, dianggap sebagai "satu-satunya organisasi di wilayah Maghreb pasca-Perang Dingin”. Mesir juga mendirikan 36 lembaga swadaya masyarakat (LSM) HAM dalam waktu sekitar lima tahun.
LSM hak asasi manusia internasional seperti Amnesty International mendukung kelompok oposisi yang terlibat dalam perjuangan politik, membimbing warga muslim untuk mengkaji ulang pembangunan sosial, serta meningkatkan kesadaran dan tuntutan terhadap lokalisasi demokrasi.
Menurut data statistik, pada 2011, National Institute for Democracy saja menyelenggarakan 739 pelatihan jangka pendek di Mesir dan memberikan kuliah tentang "perlawanan tanpa kekerasan", serta jumlah peserta yang menerima pelatihan sebelum dan sesudahnya mencapai 13.671 orang.
Pelatihan organisasi tersebut terutama mencakup pengorganisasian aksi unjuk rasa besar-besaran melalui kegiatan seperti pengaduan hak asasi manusia, berbagi "pengalaman protes" melalui situs jejaring sosial seperti Facebook, serta mengajarkan cara bernegosiasi dengan pemerintah untuk mendapatkan "hak" mereka.
Baca Juga: SEDANG BERLANGSUNG! Link Live Streaming Bhayangkara FC vs Persija, Nonton BRI Liga 1 di Indosiar
Membantu nilai-nilai Barat masuk ke Timur Tengah
Pada Agustus 2012, Michael Simon, pemimpin kampanye 2008 presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama, berangkat ke Kairo untuk melatih anggota Institut Demokrasi Mesir tentang program khusus hak asasi manusia. Di tengah pergolakan di Timur Tengah, semua sektor masyarakat terpanggil untuk menuntut hak-hak sipil dan politik, dan sejumlah LSM hak asasi manusia pun menyebarkan ide-ide Barat tentang HAM.
Berbagai LSM hak asasi manusia internasional dengan latar belakang Eropa dan Amerika menerapkan "Rencana Aksi Tiga Tahun untuk Pembangunan Demokratis" di Mesir, Libya, Yordania, serta negara-negara Timur Tengah lainnya.
Secara bertahap, mereka mengembangkan kelompok protes politik antipemerintah dengan menumbuhkan "kesadaran terhadap perlindungan HAM" pada kalangan muda setempat, yang turun ke jalanan untuk memprotes pemerintah yang otoriter dan menuntut "realisasi hak asasi manusia yang indah", serta "kebebasan dan demokrasi".