PIKIRAN RAKYAT – Presiden Rusia, Vladimir Putin, pada Selasa, 25 April 2023 baru saja meneken dekrit pengambilalihan aset milik dua perusahaan energi asing yang beroperasi di negaranya. Lewat putusan tersebut, Kremlin akan memegang kendali sementara atas aset Rusia yang terdapat di Uniper SE (UN01.DE) dan Fortum Oyj Finlandia (FORTUM.HE).
Dilansir dari Reuters, tindakan Putin kali ini adalah bentuk pernyataan bahwa Rusia mampu melakukan hal serupa ke perusahaan lain bila perlu. Selain itu, tampaknya Rusia tak segan melakukan pembalasan jika aset luar negeri mereka disita.
Dalam dekrit tersebut, Kremlin mengatakan pihaknya perlu mengambil langkah mendesak untuk menanggapi tindakan Amerika Serikat dan sekutunya. AS dan lainnya dipandang bertindak ‘tidak ramah’ kepada perusahaan-perusahaan Rusia dan melanggar hukum internasional.
Baca Juga: 98 Korban Tewas Sekte Sesat di Kenya Mayoritas Anak-Anak
“Keputusan ini adalah tanggapan atas tindakan negara-negara yang tidak bersahabat. Tujuan utama dari dekrit tersebut adalah membentuk dana kompensasi dan tindakan timbal balik atas pengambilalihan aset Rusia secara ilegal di luar negeri,” ujar juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, dikutip dari Reuters.
Beberapa negara yang memberlakukan sanksi ekonomi kepada Rusia memang melakukan pembekuan aset. Pada Februari lalu contohnya, Menteri Keuangan AS Janet Yellen mengatakan Rusia mesti menanggung biaya kerusakan atas perang di Ukraina. Oleh karenanya beberapa aset utama Rusia di negara tersebut dibekukan kendati harus menghadapi hambatan hukum yang sulit.
Pada Oktober 2022, Presiden Dewan Eropa Charles Michael berkata Uni Eropa sedang mempertimbangkan untuk menggunakan aset Rusia yang dibekukan guna membangun kembali kota-kota di Ukraina.
Baca Juga: Mengandung Zat Kanker, Malaysia Ikuti Taiwan Tarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari Pasar
Padahal penjualan aset perusahaan yang dibekukan di luar negeri, terlebih oleh negara ‘tidak bersahabat’ perlu persetujuan dari komisi pemerintahan bahkan Presiden Putin sendiri. Maka dari itu, Rusia melihat tindakan sebelah pihak seperti ini sebagai pelanggaran hukum internasional.