PIKIRAN RAKYAT - Presiden Rusia, Vladimir Putin menandatangani Undang-Undang baru yang merombak sistem wajib militer (wamil) negara tersebut. Aturan itu pun akan mempersulit warga Rusia untuk menghindari panggilan wamil.
Vladimir Putin menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut, dan langsung disahkan oleh Majelis Tinggi serta rendah parlemen Rusia menjadi Undang-Undang (UU) pada Jumat, 14 April 2023.
Langkah ini akan menciptakan sistem, alih-alih dikirim secara langsung, panggilan wajib militer dan draf pemberitahuan akan disampaikan secara elektronik melalui portal layanan pemerintah yang banyak digunakan. Bahkan, jika penerima tidak membuka surat panggilan, pemerintah akan menganggapnya diterima.
Setelah menerima panggilan, orang tersebut memiliki 20 hari untuk muncul di kantor pendaftaran, dan akan dilarang meninggalkan negara itu sampai mereka melakukannya. Warga Rusia yang tidak datang ke kantor pendaftaran militer akan dilarang meninggalkan negara itu, dan menghadapi pembatasan di Rusia, termasuk tidak dapat mendaftarkan kendaraan, usaha kecil, atau membeli dan menjual real estate.
Baca Juga: Rusia Denda Wikipedia, Imbas Tolak Hapus Artikel tentang Invasi ke Ukraina
"Saya benar-benar mengerti bahwa tidak mungkin (untuk kembali) dalam waktu dekat, sampai perang berakhir," ucap Max Nikolsky.
Dia berangkat ke Turki untuk berlibur hanya beberapa jam sebelum Rusia mengumumkan mobilisasi parsialnya kembali pada 22 September 2022. "Itu adalah pukulan keras bagi saya. Saya tidak bisa kembali. Itu terlalu berisiko," ujar Max Nikolsky, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari CBC, Sabtu, 15 April 2023.
Nasib Turis Rusia di Bali
Dalam aturan baru yang diteken Vladimir Putin tersebut, disebutkan bahwa warga Rusia yang mendapat panggilan Wajib Militer tidak dapat meninggalkan negaranya. Mereka tidak bisa melarikan diri, begitu dinyatakan dipanggil untuk melaksanakan panggilan militer.
Siapa pun yang memenuhi syarat untuk dinas militer, jika mereka tidak memenuhi panggilan militer, harus datang ke kantor pendaftaran 2 minggu sejak awal periode wajib militer berikutnya.