PIKIRAN RAKYAT – Para pemimpin masyarakat adat di negara-negara Persemakmuran Inggris (British Commonwealth) menuntut Raja Charles III untuk minta maaf atas dampak penjajahan yang dilakukan Inggris pada masa lalu. Mereka menginginkan pengembalian rampasan jajahan seperti artefak atau sisa-sisa tubuh manusia serta penyaluran kembali hasil kekayaan yang sudah dinikmati monarki selama ini.
“Kami tahu ini mungkin pembicaraan yang sulit bagi keluarga kerajaan, tapi perubahan dimulai dengan mendengarkan,” kata Nova Paris, seorang atlet Aborigin dan mantan senator dari Partai Buruh Australia.
Beberapa hari menjelang penobatan Raja Charles III di London, juru kampanye gerakan pro-republik di 12 negara persemakmuran menulis sebuah surat tuntutan permintaan maaf.
Surat yang berjudul “Apology, reparation, and repatriation of artefacts and remains” telah ditandatangani oleh perwakilan Antigua dan Barbuda, Aotearoa (Selandia Baru), Australia, Bahama, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Papua Nugini, Grenadines, Saint Vincent, Saint Lucia, serta Saint Kitts dan Nevis.
Baca Juga: Arab Saudi dan Amerika Serikat Mediasi, Genjatan Sentan di Sudan Diterapkan
“Kami yang bertandatangan di bawah ini, menyerukan kepada Raja Inggris, Charles III pada penobatannya 6 Mei 2023, mengakui dampak mengerikan warisan kolonialisme serta genosida dan perbudakan masyarakat adat,” ujar pernyataan dalam surat tersebut.
Sebelumnya pada pertemuan kepala pemerintahan persemakmuran Juni 2022, Charles pernah mengatakan bahwa sudah waktunya membicarakan kesalahan di masa lalu. Surat ini menuntut agar pembicaraan yang dimaksud segera dilakukan.
Pihak penandatangan meminta komitmen raja untuk membuka diskusi mengenai perbaikan atas penindasan, penjarahan, dan fitnah budaya yang dilontarkan kepada masyarakat adat. Mereka juga menginginkan pendistribusian kembali kekayaan hasil rampasan yang selama ini menopang kekayaan keluarga kerajaan.
Baca Juga: WHO Umumkan Pandemi Covid-19 Berakhir, Menko PMK: Indonesia Sudah Lama Menunggu