PIKIRAN RAKYAT – Surat peringatan telah dikirim ke beberapa kelompok antimonarki yang berniat melancarkan protes damai pada penobatan Raja Charles III pada Sabtu, 6 Mei 2023. Surat yang digambarkan bernada intimidatif tersebut dikeluarkan oleh kementerian dalam negeri dan menyebut kelompok protes akan menghadapi tuntutan pidana apabila melanggar sejumlah aturan.
Dalam suratnya, kementerian dalam negeri menulis bahwa mereka sudah menyiapkan aparat tambahan guna menghadang massa. Aturan ini merupakan bagian dari UU baru yang telah disetujui langsung oleh sang raja.
Dalam ketentuan itu, massa yang memblokir jalan, bandara dan kereta api akan menghadapi 12 bulan pidana penjara. Siapapun yang menghalangi pergerakan orang lain atau menutup akses ke gedung-gedung tertentu bakal dipidana 6 bulan dengan denda yang tak terbatas jumlahnya.
Polisi juga memiliki kewenangan untuk menghentikan pengunjuk rasa jika dicurigai akan menyebabkan kekacauan.
Baca Juga: Penembak Kantor MUI Beli Air Soft Gun Rp5,5 Juta
“Kami berterima kasih jika Anda bisa meneruskan surat ini kepada anggota kelompok yang kemungkinan besar akan terpengaruh,” ujar isi surat peringatan tersebut.
Kementerian dalam negeri mengeklaim bahwa waktu penerbitan aturan hukum yang bertepatan dengan penobatan raja hanyalah kebetulan. Namun, penasehat hukum dari Republic berpendapat surat itu adalah bentuk intimidasi terhadap aksi demonstrasi yang rencananya bakal digelar di London, dekat pusat lokasi penobatan.
Graham Smith, selaku ketua Republic mencurigai surat peringatan itu. Kelompoknya pun meminta jaminan dari polisi bahwa aksi mereka tetap bisa dilakukan pada hari yang sudah ditentukan.
“Kami telah melakukan kontak langsung dengan petugas dan bertemu komandan kepolisian. Dengan jelas kami menyatakan rencana untuk tetap menggelar aksi, mereka tidak masalah dengan itu. Tapi surat ini tiba-tiba muncul begitu saja,” kata Smith dikutip dari The Guardian.