PIKIRAN RAKYAT - Tragedi 11 September atau masyhur dengan istilah serangan World Trade Center (WTC) 9/11, merupakan hari paling kelabu di Amerika Serikat (AS). Hari itu menandai insiden teroris Al Qaeda di Kota New York dan Washington, D.C.
Serangan bom bunuh diri lewat pesawat yang dibajak dan sengaja ditabrakan ke sejumlah gedung ini terjadi pada tahun 2001 silam. 19 militan terkait kelompok ekstremis Islam al-Qaeda belakangan diketahui sebagai pelakunya.
Insiden diikuti kematian dan kehancuran yang kemudian memicu kebencian kuat AS terhadap terorisme. Setidaknya 2.750 orang tewas di New York, 184 di Pentagon, dan 40 di Pennsylvania, tempat salah satu pesawat yang dibajak jatuh ke tanah setelah penumpang berusaha merebut kembali pesawat tersebut.
19 teroris dinyatakan tewas dalam insiden. Polisi dan pemadam kebakaran di New York merupakan pihak yang paling terkena dampaknya. Lebih dari 400 petugas polisi dan petugas pemadam kebakaran ikut tewas dalam kejadian.
Baca Juga: 37 Siswa Tewas dalam Serangan, Pasukan Uganda Memburu Pelaku yang Diduga Berafiliasi dengan ISIS
Sejak saat itu, posisi, kekuatan, dan pengaruh Amerika di Timur Tengah kian surut sebagai konsekuensi dari kebijakan global buruk oleh pemerintahan Presiden George W. Bush, yang menyerang negara-negara Islam dengan dalih “perang melawan teror”.
Dalih itu berguna untuk menormalisasi serangkaian langkah militer pasukan Amerika dan sekutu, dalam 'pembalasan dendam' pasca 9/11. AS menginvasi Afghanistan, Pakistan, Irak, Yaman, dan negara lainnya. Tak terhitung berapa banyak rakyat sipil tewas akibat perang 'melawan terorisme' ini.
30-40 juta pengungsi terus bertambah seiring meningkatnya berbagai konflik di Timur Tengah dan sekitarnya. Masih banyak lagi yang akan terjadi jika dilihat dari serbuan Afghanistan untuk melarikan diri dari Taliban.
Kepemimpinan berganti, kebijakan tetap abadi. Presiden Barack Obama teguh dalam janjinya untuk 'menurunkan dan menghancurkan' kelompok ekstremis bernama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Kebencian yang merugikan penduduk sipil negara Timur Tengah bahkan berlaku hingga kepeminpinan Joe Biden.