PIKIRAN RAKYAT - Korea Utara secara resmi menghapus beberapa lembaga pemerintah yang memiliki tugas mendorong reunifikasi atau penyatuan dengan Korea Selatan. Keputusan ini diumumkan oleh parlemen Korea Utara dan dikutip dari AFP pada Selasa.
Pelarangan lembaga-lembaga ini datang hanya beberapa minggu setelah pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un, menyatakan bahwa upaya untuk rekonsiliasi dengan Korea Selatan adalah kesalahan.
Hubungan antara kedua Korea semakin memburuk, terutama setelah peluncuran satelit mata-mata oleh Pyongyang, yang membuat Korea Selatan menunda sebagian perjanjian militer tahun 2018 yang bertujuan meredakan ketegangan.
Kim Jong Un bahkan menyebut Korea Selatan sebagai "musuh utama" dan mengingkari upaya damai. Konstitusi Korea Utara dan Selatan mengklaim kedaulatan atas seluruh Semenanjung Korea, meskipun kedua negara masih secara teknis menganggap satu sama lain sebagai entitas ilegal.
Majelis Rakyat Tertinggi Korea Utara mengumumkan penghapusan beberapa lembaga, termasuk Kementerian Unifikasi Seoul dan Komite Reunifikasi Damai Pyongyang, yang sebelumnya menangani urusan hubungan diplomatik antara kedua negara.
"Dua negara yang paling bermusuhan, yang sedang berperang, kini berada dalam konfrontasi akut di Semenanjung Korea," demikian diungkapkan dalam keputusan majelis tersebut, seperti dilaporkan oleh KCNA. Majelis menyatakan keyakinannya bahwa reunifikasi Korea tidak akan pernah tercapai dengan Republik Korea (Korsel). Keputusan ini menegaskan ketegangan yang semakin meningkat di kawasan tersebut, dengan Korea Utara juga baru-baru ini melakukan uji tembak rudal balistik ke Laut Jepang.