PIKIRAN RAKYAT - Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengumumkan rencana untuk mengambil cuti sementara dari tugas-tugas pemerintah setelah penyelidikan hukum dimulai terkait dugaan pencurian uang rakyat (korupsi) yang melibatkan istrinya, Begona Gomez.
Pria berusia 49 tahun tersebut menyatakan, meskipun tuduhan terhadap istrinya tidak beralasan, dia memutuskan untuk membatalkan semua kegiatan politiknya hingga pengusutan dimulai.
Dia berencana untuk menyampaikan keputusan politiknya secara langsung kepada media pekan ini.
"Saya perlu mengambil waktu sejenak untuk merenungkan. Saya sangat memerlukan jawaban atas pertanyaan apakah ini memberi manfaat, apakah saya harus tetap memimpin pemerintah atau melepaskan kehormatan ini," sebut pemimpin partai Sosialis Spanyol tersebut lewat akun X pribadinya.
Gomez sejatinya tidak memiliki posisi dalam pemerintahan dan tidak aktif dalam arena politik Spanyol.
Gomez dituding oleh rival politiknya, Manos Limpias, yang mengeklaim sebagai serikat pekerja, tetapi sebagian besar beroperasi sebagai platform hukum, atas dugaan memanfaatkan posisinya untuk memengaruhi transaksi bisnis.
Menukil laporan Al Jazeera, pengadilan hukum di Madrid diketahui akan mempertimbangkan tuduhan tersebut dan akan memutuskan apakah akan melanjutkan atau menghentikan penyelidikan terhadap Begona Gomez, tanpa memberikan rincian lebih lanjut karena penyelidikan masih berlangsung.
Ketika ditanya di parlemen tentang keyakinannya terhadap sistem peradilan setelah keputusan pengadilan, Sanchez menyatakan, "Meskipun menghadapi situasi seperti ini dan setelah mendengar berita tersebut, saya tetap yakin pada integritas sistem peradilan di Spanyol."
Sebelumnya, pekan yang lalu, dalam sesi parlemen Spanyol, Sanchez menyatakan bahwa masyarakat internasional harus mengakui keberadaan Palestina karena tanpa pengakuan tersebut, bantuan kepada negara Palestina tidak akan efektif.
Sebagai pemimpin negaranya, Sanchez telah dengan aktif memperjuangkan pengakuan Palestina dan berjanji untuk membujuk negara-negara lain di Eropa untuk ikut mengakui negara tersebut.***