/photo/2024/06/14/1215732070.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Yandri Susanto tidak sepakat dengan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan ibadah haji 2024 berdasarkan temuan masalah oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR. Dia menilai, isu pansus tersebut sangat politis, karena dari sisi waktu juga tidak memungkinkan.
"Saya kira kalau pansus, itu dari sisi waktu udah enggak mungkin. Kalau untuk dari sekarang ya, karena sebentar lagi akan reses. Jadi itu sangat politis," ujar Yandri di Kantor Daerah Kerja (Daker) Mekah Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi, Rabu, 19 Juni 2024.
Mantan Ketua Komisi VIII DPR ini mengatakan, masa reses DPR akan berlangsung hingga 17 Agustus 2024 mendatang. Selain itu, masa jabatan DPR sekarang juga akan segera habis.
"Setelah 17 Agustus biasanya minggu pertama itu nyusun jadwal, minggu kedua baru rapat, berarti masuk September. September baru mau sidang, dan 1 Oktober berhenti DPR sekarang," ucap politisi PAN ini.
Oleh karena itu, katanya, isu pansus yang diembuskan baru-baru ini cenderung politis. Bahkan, ia menilai yang menggaungkan isu pansus ini tidak mengerti tentang masalah perhajian.
"Jadi menurut saya, isu pansus itu sangat politis dan mungkin juga tidak tahu banyak persoalan yang sebenarnya di ekosistem haji. Jadi perlu banyak mendalami apa yang terjadi haji, baru ngomong. (Mereka) terlalu cari-cari masalah dan tadi sangat politis. Makanya saya yang pertama menyampaikan saya tidak setuju dengan pansus," ucapnya.
Menurut Yandri, evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan ibadah haji yang digelar oleh Kementerian Agama cukup dibahas di Rapat Kerja Komisi atau Panitia Kerja (Panja) Haji di DPR RI.
"Cukup melalui raker, panja, atau FGD. Karena setelah ini, Menag dan Komisi VIII juga harus menyiapkan haji tahun depan. Nah kalau kita ribut masalah politis ini apa? Terus apa yang mau dipansuskan?" ujarnya.
Yandri juga merasa heran dengan masalah haji yang disoroti Tim Pengawas DPR, khususnya terkait dengan tenda yang disediakan Pemerintah Arab Saudi hanya berukuran 10 x 12 meter diperuntukkan bagi 160 orang jemaah. Artinya, jatah per orang di dalam tenda itu hanya 0,8 meter.
"Ya memang kasur itu semua tenda 0,8 ukurannya. Mau tenda haji khusus, mau Mesir, mau Sudan, mau Suria, mau Afghanistan, mau Afrika, mau Indonesia, ukuran kasurnya ya 0,8. Masak mau dipansuskan? Ngerti enggak itu yang ngomong masalah haji," kata Yandri.