PIKIRAN RAKYAT - Mayoritas anggota Kongres AS, termasuk lebih dari 60 anggota Demokrat, mendukung amandemen yang akan melarang Departemen Luar Negeri menggunakan hitungan kementerian kesehatan (Kemenkes) Gaza untuk jumlah korban tewas di Gaza.
Jika lolos, Undang-Undang itu dapat lebih membungkam diskusi di dalam pemerintah AS tentang dampak buruk genosida Israel penjajah di Gaza terhadap penduduk Palestina di daerah kantong itu.
Amandemen tersebut merupakan bagian dari RUU alokasi tahunan Departemen Luar Negeri, dan disahkan Kamis 26 Juni 2024 dengan suara 269-144. Sebanyak 62 anggota Demokrat bergabung dalam pemungutan suara, sementara hanya dua Republikan yang tidak mendukungnya.
Pada hari pemungutan suara, anggota Kongres Rashida Tlaib mengatakan bahwa amandemen itu pada dasarnya adalah "penolakan genosida". Padahal, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan ada kasus yang masuk akal tentang Israel penjajah yang melakukan genosida di Gaza.
"Sangat menjijikkan bahwa rekan-rekan saya akan mendukung undang-undang untuk melarang pejabat AS untuk mengutip jumlah korban tewas Palestina," kata Rashida Tlaib.
Satu-satunya anggota parlemen Palestina di Kongres AS itu pun mengungkapkan kekecewaannya mengenai pandangan anggota lain terhadap nasib warga Palestina.
"Mereka ingin menghilangkan orang-orang Palestina yang masih hidup, dan sekarang mereka mencoba untuk menghilangkan orang-orang Palestina yang sudah mati. Ini adalah penyangkalan genosida," tutur Rashida Tlaib.
Kemenkes Palestina, Satu-satunya Sumber Informasi
Sejak genosida Israel penjajah di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023, banyak LSM internasional serta PBB mengandalkan kementerian kesehatan (Kemenkes) Gaza untuk mengetahui berapa banyak warga Palestina yang telah dibantai oleh pasukan Israel penjajah.
Ini telah menjadi satu-satunya sumber informasi yang diperbarui secara berkala tentang jumlah korban tewas, karena pasukan Israel penjajah menghancurkan infrastruktur kesehatan daerah kantong itu dan berulang kali mengepung beberapa rumah sakit.