PIKIRAN RAKYAT - Selama beberapa waktu terakhir, Amerika Serikat meningkatkan kehadiran militernya di kawasan Laut China Selatan yang masih disengketakan.
Para pengamat mengatakan langkah AS melipatgandakan penangkapan ikan ilegal tidak diatur dan tidak dilaporkan atau unregulated and unreported (IUU) memang disambut baik.
Tapi pengamat memperingatkan negara-negara di kawasan Laut China Selatan tidak akan menginginkan penegakan melalui hukum militer yang dapat memicu sengketa lebih besar, tidak hanya dengan Tiongkok.
Baca Juga: Beri Peringatan, Tiongkok Minta AS Tepati Janji Soal Konflik di Laut China Selatan
Gilang Kembara, peneliti dari Center for Strategic and International Studies di Jakarta, mengatakan Indonesia tidak akan menyambut pendekatan militeristik yang dilakukan oleh AS untuk menekan penangkapan ikan ilegal IUU.
“Menurut saya bagus jika AS menawarkan kerja sama dengan penjaga pantai ke Indonesia, karena IUU fishing itu tindak pidana, jadi perlu penegakan hukum untuk melawannya,” ujarnya, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari SCMP.
"Tapi jika yang mereka tawarkan adalah kerja sama dengan Angkatan Laut AS, dan ini menjadi masalah (militer), pendekatan itu berlebihan karena menurut saya penangkapan ikan IUU bukanlah ancaman eksistensial bagi suatu negara," katanya menambahkan.
Baca Juga: Klaim Laut China Selatan, Tiongkok Tembakkan Lusinan Rudal Dalam Latihan Militer Selama Dua Hari
Selain pengamat dari Indonesia, Asyura Salleh seorang spesialis keamanan maritim di Singapura, mengakui upaya AS melawan penangkapan ikan IUU akan dilihat sebagai 'sikap anti-Tiongkok mengingat pemerintahan Donald Trump melawan pengaruh Beijing di kawasan Laut China Selatan.