PIKIRAN RAKYAT - Tenaga Harian Lepas termasuk para relawan penanganan Coronavirus Disease 2019 di Kabupaten Purwakarta akan mendapatkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Tugas mereka jadi perhatian pemerintah daerah setempat karena perannya yang beresiko tinggi.
"Untuk 2021 relawan Covid-19 akan dimasukkan bersama THL, itu yang akan pertama saya masukkan (Jamsostek) karena resiko (pekerjaannya) tinggi," kata Sekretaris Daerah Purwakarta Iyus Permana, Minggu, 6 Desember 2020.
Rencana tersebut dilakukan setelah sejumlah pejabat daerah mengikuti rapat koordinasi dengan Badan Penyelenggara Jamsostek pekan lalu. Menurut Iyus, pemerintah daerahnya sangat mendukung program Bpjamsostek bagi masyarakat.
Baca Juga: Menyerahkan Diri Dini Hari Tadi, Menteri Sosial Juliari Batubara Resmi Jadi Tahanan KPK
Setelah mendaftarkan seluruh Aparatur Sipil Negara di Purwakarta, pemerintah daerah setempat juga mendaftarkan para pengelola masjid sebagai peserta Jamsostek. Selanjutnya, Iyus akan mengintruksikan setiap organisasi perangkat daerahnya mendaftar pegawai berstatus THL.
"Kalau nanti anggarannya belum ada, minimal para kepala dinas bisa memasukkan 1-5 orang karena (iurannya) hanya Rp10.800 per bulan tapi manfaatnya besar sekali. Terutama seperti Dinas Pemadam Kebakaran, (petugas kebersihan) sampah, termasuk relawan Covid-19 itu kan beresiko sekali," tutur Iyus.
Perlindungan sosial bagi para THL diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka. Pasalnya, keberadaan THL yang berjumlah lebih dari 2.200 orang di Purwakarta, sangat dibutuhkan khususnya sebagai tenaga pelaksana teknis di lapangan.
Baca Juga: KPK akan Dalami Pasal Ancaman Hukuman Mati Terkait Kasus Dugaan Korupsi Bansos Menteri Sosial
Rencana Pemerintah Kabupaten Purwakarta disambut positif oleh Bpjamsostek setempat. Hal itu disampaikan secara langsung oleh Kepala Kantor Bpjsamsostek Purwakarta, Herry Subroto kepada Sekda dan para pejabat daerah yang hadir dalam rapat koordinasi yang lalu.
Sebelum THL, para perangkat desa di Purwakarta sebanyak sekitar 10.000 orang sudah terlebih dahulu didaftarkan program Jamsostek. "Yang belum masuk itu pegawai non ASN di lingkungan Pemda," kata Herry seusai acara.