PIKIRAN RAKYAT - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berharap ada putusan yang jelas pada Maret 2021 mendatang dari Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) mengenai tiga daerah yang diusulkan untuk pemekaran.
"Ada harapan bulan Maret sebuah putusan yang jelas. Bagaimana daerah-daerah otonomi baru yang siap diresmikan," kata Ridwan Kamil usai menyerahkan dokumen usulan pembentukan calon daerah persiapan Kabupaten Bogor Barat ke Ditjen Otda secara simbolis di Jasinga, Kabupaten Bogor, dikutip Pikiran-Rakyat.com, dari Antara, Rabu, Desember 2020.
Ketiga daerah yang Ridwan Kamil usulkan ke Ditjen Otda untuk Calon Daerah Persiapan Otonom Baru (CDPOB) yaitu Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan.
Baca Juga: Kiwil Digugat Cerai Rohimah Saat Bulan Madu, Istri Kedua: Cinta yang Membuat Perjalanan Berharga
"Dari Jawa Barat kami mendukung, kenapa? karena kami ini harusnya 40 daerah dari 27 (Kabupaten, dan Kota) yang ada. Minimal 3 dulu (diajukan), antrean ada sampai 20, tapi semua belum sesiap Bogor Barat, Sukabumi Utara, dan Garut Selatan," ucap lelaki yang akrab disapa Kang Emil itu.
Dia meminta para pemrakarsa pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) seperti Kabupaten Bogor Barat melakukan lobi hingga ke tingkat pusat. Sehingga, prosesnya yang kini masih berstatus moratorium bisa segera dilanjutkan.
"Kalau dari kami (Pemprov Jabar) sudah sesuai dengan komitmen yaitu menyampaikan ke pusat. Makanya saya tadi sampaikan para pemrakarsa harus melobi DPR juga. Jangan di level lokal. Karena moratorium itu bisa cepat dicabut keputusan politik di tingkat pusat," tuturnya.
Baca Juga: Disdik DKI Jakarta Buka Opsi KBM Tatap Muka Mulai Januari 2021 Mendatang
Sebelumnya, dokumen usulan itu telah ditandatangani Gubernur Ridwan Kamil dan DPRD Jawa Barat saat Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang CDPOB di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat, 4 Desember lalu.
Dalam agenda rapat itu juga seperti dilaporkan Antara, turut membahas Pandangan Umum Fraksi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.