PIKIRAN RAKYAT - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang selama ini dilakukan di Jawa Barat dinilai tidak efektif.
Pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat tidak berjalan dengan optimal, sehingga angka peningkatan Covid-19 semakin tak bisa dikendalikan.
Demikian dikatakan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat Dan Satriana kepada tim Pikiran-Rakyat.com, Selasa (2/2/2021) malam.
"Kita semua sangat tahu perlu ada evaluasi. Persoalan utamanya, ini tidak bisa selesai pada pembatasan kegiatan saja, karena kondisinya sudah jauh lebih kompleks dibandingkan bulan-bulan awal pandemi," ucap Dan.
Dan mengakui, saat ini pemerintah dihadapkan pada pilihan sangat sulit. Jika karantina wilayah secara total dilakukan, beban anggaran yang akan dikeluarkan akan jauh lebih besar, karena berdasarkan UU Kekarantinaan, pemerintah wajib memberikan biaya hidup sekitar 50 juta warga Jabar selama dua pekan berturut-turut.
Sedangkan, ada kewajiban baru yang harus dipikul berupa vaksinasi massal. Bahkan saat ini, Ombudsman Jawa Barat terus menemukan persoalan pelik mengenai ketidaksesuaian data vaksinasi, serta kontradiksi kelancaran distribusi vaksin itu sendiri.
Baca Juga: AS Roma Beritakan Kedatangan dan Kehilangan Secara Bersamaan
Belum lagi pembiayaan terhadap rumah sakit dan fasilitas kesehatan dalam penanganan wabah. Di sisi lain, wabah bisa semakin tak terkendali jika kondisi penanganan masih parsial seperti saat ini.