PIKIRAN RAKYAT - Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran Asep Sumaryana menilai, dibandingkan dengan jumlah anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah hingga kini, baik dari pusat maupun Pemprov Jabar, hasilnya sangat tidak signifikan terlihat di lapangan.
"Hasilnya tidak terlihat seperti yang diharapkan," ujar Asep ketika dihubungi Tim Pikiran-Rakyat.com pada Selasa (2/2/2021) sore.
Momen ini menjadi saat yang paling dilematis, karena di satu sisi angka penyebaran Covid-19 di Jawa Barat terus meningkat tak terkendali, dan di sisi lain ekonomi harus terus bergerak.
Baca Juga: Kontak Senjata, 2 Agen FBI Tewas dalam Tugas Penggeledahan dalam Kasus Kekerasan Anak-Anak
Apalagi dalam UU Kekarantinaan, pemerintah juga harus menanggung seluruh hak masyarakat jika dilakukan lockdown secara menyeluruh.
"Dengan lockdown menyeluruh, penanganan Covid-19 dapat secara serentak dilakukan dalam waktu yang cepat, sehingga penyebaran dapat diblokir secara bersama-sama, baik antarwilayah maupun titik masuk ke setiap wilayah," ucap Asep.
Hanya saja, kebijakan itu harus benar-benar dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat, karena memiliki tanggung jawab yang sama terhadap persoalan wabah. Pemerintah juga harus memberlakukan ketegasan dan kedisiplinan tanpa tebang pilih.
Baca Juga: Militer Myanmar Lakukan Aksi Kudeta, China Negosiasi dengan Sejumlah Pemangku Kepentingan
Ketika menerapkan kebijakan tersebut, beban pemerintah secara anggaran menjadi besar karena aktivitas masyarakat praktis jauh berkurang. Secara politis pun, kebijakan ini juga seringkali dipandang tidak populer.