PIKIRAN RAKYAT - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor meminta pemerintah pusat turun tangan menyediakan pasokan oksigen, obat hingga tenaga kesehatan ke daerah. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi semakin menipisnya oksigen dan juga pasokan obat jenis tertentu di daerah seiring melonjaknya kasus Covid-19.
Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto meminta agar Pemerintah Kota Bogor lebih aktif membuka komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengakselerasi bantuan obat dan juga pasokan oksigen.
“Karena kondisinya sudah di luar kendali kita semua, maka perlu disuarakan bersama seluruh pemerintah daerah agar pemerintah pusat turun tangan. Pasokan oksigen dan obat yang semakin menipis dan harga yang sudah tidak terkendali. Ini hanya bisa ditangani oleh Pusat," kata Atang, Senin 5 Juli 2021.
Berdasarkan laporan rumah sakit, 70 persen pasien yang dirawat memiliki kategori berat dan membutuhkan oksigen. Jika oksigen semakin menipis, Atang khawatir kondisinya akan semakin berat.
Baca Juga: Viral Prabowo Mendadak Stand Up Comedy: Aku Mau Menakut-nakuti, Kalian Ketawa
“Oksigen dan obat terbilang menjadi dua hal mendasar yang perlu disiapkan dari sekarang, makanya pasokannya harus selalu ada,” ujar Atang.
Terkait tenaga kesehatan, Ayang juga meminta pemerintah pusat bisa membantu penambahan nakes ke daerah. Sistem saling bantu antar daerah atau rekrutmen tenaga medis melalui kerja sama dengan perguruan tinggi kesehatan juga dapat dioptimalkan.
"Apa yang dilakukan pemkot saya kira sudah tepat dan sudah maksimal. Koordinasi dengan seluruh RS untuk penambahan ruangan, pengaktifan RS Lapangan, penambahan tempat isoman di berbagai tempat, percepatan vaksinasi, dll. Tapi akan lebih baik dan efektif jika ada campur tangan yang kuat dari pemerintah pusat dalam hal penyediaan nakes, oksigen dan obat-obatan," jelas Atang.
Baca Juga: Kate Middleton Jalani Isolasi Mandiri Usai Kontak dengan Pasien Covid-19
Wakil Ketua III DPRD Kota Bogor Eka Wardhana juga meminta masyarakat dapat berpartisipasi untuk menaati kebijakan PPKM Darurat. Dari pantauannya, masyarakat sudah mulai paham dan mengerti kebijakan tersebut untuk menekan penyebaran Covid-19. Namun, ia masih menemukan adanya masyarakat yang abai terhadap aturan itu.