CIREBON, (PR).- Distribusi beras untuk rakyat miskin (raskin) jatah bulan Januari di Kota Cirebon terancam tak tersalurkan. Sampai saat ini, Pemkot Cirebon belum menerima voucer elektronik (e-voucher) dari pemerintah pusat. Bahkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya juga belum ada.
Padahal, sebagai program baru pengganti raskin sebelumnya, juklak dan juknis raskin nontunai ini, seharusnya jauh hari sebelum pendistribusian, sudah diterima pemkot. Pasalnya, memasuki 2017, e-voucher diberlakukan di 44 wilayah. Kota Cirebon termasuk di antara 44 wilayah itu.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon, Jamaludin mengakui, mereka belum bisa memberikan banyak penjelasan soal program raskin nontunai ini, karena belum menerima juklak dan juknisnya. "Bingung sih tidak, cuma karena belum menerima juklak dan juknisnya, saya juga belum tahu persisnya seperti apa," katanya.
Bahkan saat ini, lanjutnya, baru ada lima titik e-warong di lima kecamatan, yang dibentuk Dinsos. Padahal, minimal seharusnya setiap kelurahan ada e-warong. "Berdasarkan aturan kan satu e-warong melayani 300 hingga 500 kepala keluarga," katanya.
Meski belum ada juklak atau juknis, Jamal mengungkapkan pihaknya, tetap gencar melakukan sosialisasi raskin nontunai. Terutama, katanya, karena ada hal-hal yang harus diantisipasi terkait dengan e-voucer. Selain karena baru, warga penerima raskin dikhawatirkan tidak terbiasa menggunakan kartu.
"Kartu itu kan berlaku seterusnya, selama ada program raskin. Kami khawatir warga tidak menyimpannya dengan baik, sehingga rusak atau hilang," katanya. Untuk menentukan lokasi e-warong ada sejumlah kriteria, seperti mudah dijangkau, akses yang mudah untuk kendaraan roda empat, dan punya lahan yang cukup representatif.***