PIKIRAN RAKYAT - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika sebenarnya mengetahui keluhan pemilik sawah di Kecamatan Darangdan terhadap proyek Kereta Cepat Indonesia-Cina. Bahkan, pemerintah daerahnya pernah meminta pertanggungjawaban dari pihak KCIC.
"Pemerintah daerah sudah memfasilitasi pada Desember 2019 di ruang Sekretaris Daerah. Hanya, untuk pembahasan yang di Desa Depok itu mereka (KCIC) ingin (menyelesaikan) langsung dengan masyarakat," kata Anne, Kamis 20 Februari 2020.
Pihak KCIC yang hadir saat itu beralasan lahan yang dipermasalahkan oleh masyarakat adalah milik perorangan. Dengan demikian, Anne pun mempersilahkan mereka menyelesaikan langsung dengan masyarakat yang terdampak.
Baca Juga: Aplikasi TikTok Keluarkan Fitur Baru sehingga Orang Tua dapat Mengontrol Aktivitas Anaknya
Komitmen perusahaan juga tidak diikat dalam nota kesepahaman. Kesepakatan secara tertulis diakui hanya untuk penggantian fasilitas umum milik pemerintah yang terdampak proyek tersebut seperti jalan raya dan sekolah.
Sebelumnya, warga pemilik lahan yang terdampak melakukan unjuk rasa hingga menutup jalan menuju lokasi. Mereka mengeluhkan tindakan pengembang yang menggunakan lahan warga tanpa ada kesepakatan yang jelas terlebih dahulu.
"Kami menyesalkan hal itu. Ternyata setelah perjalanan dari bulan Desember sampai sekarang komitmen mereka yang disampaikan ke pemerintah daerah melalui Pak Sekda itu belum juga direalisasikan," tutur Anne.
Baca Juga: 3 Gubernur Ungkap Perbedaan Anak Muda Zaman Dulu dengan Sekarang
Ia pun berharap permasalahan antara warga dan perusahaan pengembangan bisa diselesaikan secepatnya. Mereka dijadwalkan bermusyawarah lebih lanjut sesuai kesepakatan seluruh pihak saat dipertemukan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, Rabu 19 Februari 2020.