PIKIRAN RAKYAT - Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengingatkan pentingnya komitmen jaksa dalam menerapkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Soalnya, tidak sedikit kejaksaan yang gagal menerapkan dua program tersebut lantaran tidak adanya komitmen dari setiap individu.
Hal tersebut diungkapkan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Adi Toegarisman saat mengunjungi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Selasa 25 Februari 2020. Kunjungan dilakukan untuk memantau kesiapan Kejari Kabupaten Bekasi menerapkan WBK dan WBBM.
“Seluruh Indonesia, termasuk di Jawa Barat tidak sedikit kejaksaan yang mengajukan diri menuju WBK dan WBBM, tapi tidak sedikit juga yang gagal. Gagalnya di mana? Di komitmen masing-masing individu pada kejaksaan itu sendiri,” ucap Adi.
Baca Juga: Simak Fakta soal Pendidikan yang Lebih Tinggi Dapat Jadi Prediktor Hidup Lebih Lama
Adi menegaskan, WBK maupun WBBM bukan sekadar prestasi yang wajib diraih. Lebih dari itu, di setiap predikat yang didapat, ada komitmen dari instansi tersebut untuk memperbaiki diri, baik dari sistem maupun individu.
“Karena banyak yang sistemnya sudah bagus, inovasinya sangat baik dan bahkan sudah diimplementasikan. Tapi, tetap saja tidak bisa disebutkan sebagai wilayah bebas korupsi karena ternyata individunya tidak memiliki komitmen untuk bebas korupsi,” ucap dia.
Di Jawa Barat, kata Adi, baru terdapat tiga kejaksaan yang meraih WBK. Ketiganya yakni Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejari Kota Bandung dan Kejari Kabupaten Cirebon. Adi berharap, prestasi tersebut dapat diikuti kejaksaan lainnya.
Baca Juga: Kasus Korupsi Bantuan Desa di Tasikmalaya Marak, Kades Alami Krisis Integritas
“Dari 25 kejaksaan, baru tiga yang sudah meraih predikat tersebut. Sisanya sedangkan menuju di tahun ini, termasuk Kabupaten Bekasi. Saya harap tahun ini semuanya bisa meraih predikat itu,” ucap dia.