PIKIRAN RAKYAT - Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika mendorong Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun non-PNS mengikuti program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Pendaftaran mereka akan dilakukan secara bertahap.
Program di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) itu akan dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Purwakarta.
"Ke depan kami akan mempersiapkan nota kesepahaman dengan BP Jamsostek," kata Anne, Jumat 28 Februari 2020.
Ia berharap seluruh pegawai di lingkungan pemerintahan daerahnya memiliki jaminan keselamatan dalam bekerja. Jamsostek bagi pegawai berstatus PNS maupun non-PNS itu dipungut iuran sebesar Rp10.000 per bulan.
"Pelaksanaannya secara bertahap sesuai kemampuan APBD Purwakarta. Jumlah PNS kurang lebih 7.000, yang non-PNS kurang lebihnya 3.000 itu pun non-guru honorer," tutur Anne. Pendaftaran Jamsostek juga akan dilakukan pada pekerja sosial.
"Pekerja sosial paling banyak jumlah pegawainya karena tersebar di desa-desa," katanya. Anne menyebutkan kategori tersebut seperti pegawai tingkat Rukun Warga, marbot masjid, muadzin, guru ngaji dan sebagainya.
Baca Juga: Peneliti Klaim Penikmat Kopi Miliki Tulang yang Lebih Kuat, Simak Penjelasannya
Bahkan, Jamsostek juga diharapkan menyentuh pekerja informal seperti petani. Namun untuk sektor formal pun ternyata masih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya dalam program tersebut.