PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mendata dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk mematangkan bantuan jaring pengaman sosial bagi warga terdampak pandemi COVID-19.
“Untuk jaring pengaman sosial, kita masih melakukan pendataan, kita masih menunggu data-data dari kabupaten/kota yang tentunya harus diverifikasi,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanggulangan COVID-19 Jabar Daud Achmad dalam jumpa pers perkembangan penanggulangan COVID-19 di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa 07 April 2020.
Verifikasi amat krusial supaya bantuan jaring pengaman sosial tepat sasaran.
Baca Juga: Sekolah Swasta Minta 100 Persen Dana BOS untuk Honorarium Guru
Setelah pemerintah kabupaten/kota mendata, data tersebut akan diverifikasi oleh Pemerintah Provinsi Jabar.
“Akan ada pembicaraan lebih lanjut, karena pemerintah pusat pun akan menurunkan pemberian bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat yang selama ini tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan non-tunai, maupun bantuan pra-kerja,” kata Daud.
Pemprov Jabar menganggarkan Rp4 triliun, sebelumnya Rp3, 2 triliun, untuk bantuan jaring pengaman sosial, dan Rp2,8 triliun untuk penyediaan peralatan kesehatan selama empat bulan ke depan.
Baca Juga: Tanggapi Kritik Aturan Penghinaan Presiden dan Pejabat, Kapolri: Pro Kontra Itu Biasa
“Untuk anggaran kas ini dari data yang kami terima sebetulnya posisi kas saat ini uang ada. Tapi tentunya kebutuhan ini tidak hanya untuk jaring pengaman sosial, ada kebutuhan lain. Ini sedang kami hitung, kira-kira riilnya ada berapa,” ucapnya.