PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menyambut baik dengan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pada akhirnya melarang semua orang untuk mudik pada tahun ini guna menekan persebaran virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19. Meski demikian Dinas Perhubungan Jawa Barat tetap mengantisipasi warga yang tidak mengindahkan larangan presiden tersebut.
Untuk diketahui, larangan mudik disampaikan Jokowi pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui konferensi video, Selasa 21 April 2020. Larangan mudik tidak hanya berlaku bagi ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN namun semua warga Indonesia dilarang untuk mudik tahun ini.
Dilansir dari siaran pers Humas Sekretaris Kabinet RI, Jokowi menyampaikan bahwa dari hasil kajian-kajian dan pendalaman di lapangan, kemudian juga dari hasil survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan diperoleh data tidak mudik 68 persen, tetap masih bersikeras mudik 24 persen, dan sudah mudik 7 persen.
Baca Juga: Jelang PSBB, Kabar Baik Muncul Usai 4 Kasus Covid-19 Kota Cimahi Dinyatakan Sembuh
”Artinya masih ada angka yang sangat besar, yaitu 24 persen tadi,” ujar Presiden Jokowi.
Menanggapi hal tersebut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil senada dengan kepentingan Pemprov Jawa Barat dalam mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2 itu. Pihaknya sudah menemukan sisi negatif mudik jika tetap dijalankan di tengah pandemi Covid-19 yang belum kunjung mereda jumlah kasusnya.
"Jadi arahan bapak presiden sudah sesuai dengan aspirasi kami. Data membuktikan makin banyak yang mudik, tingkat meningkatnya Covid-19 juga makin tinggi. Sementara semakin sedikit mudik, tingkat positif Covid-19 pun semakin sedikit," kata Emil, sapaan akrab Gubernur Jawa Barat pada tim Humas Jabar.
Baca Juga: Kata Pemain Persib Putri Uyung Tentang Semangat RA Kartini
Menurut dia, bukti-bukti bahwa mudik itu berdampak pada penambahan kasus positif sudah ditemukan pemerintah sejak awal pemberlakuan anak sekolah berlajar di rumah.