/photo/2020/05/20/2066219741.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Sejumlah kalangan di Garut mempertanyakan kinerja Kantor Pos Indonesia yang dinilai tak profesional dalam melaksanakan tugas pendistribusian bantuan dari Pemprov Jabar untuk masyarakat terdampak Covid-19.
Berdasarkan aturan, seharusnya bantuan disampaikan langsung pihak Pos ke rumah keluarga penerima manfaat (KPM) karena untuk tiap paket, pemerintah sudah menganggarkan ongkos kirim sebesar Rp 30 ribu.
Yang terjadi di Kabupaten Garut, banyak paket bantuan yang tak dikirimkan langsung ke rumah KPM akan tetapi didrop langsung di kantor desa.
Akibatnya, harapan pemerintah untuk dapat menghindari kerumunan dalam penyaluran bantuan ini pun gagal karena masyarakat pada akhirnya tetap harus datang ke kantor desa untuk mengambil bantuan.
Baca Juga: PGRI Siap Mengawal Guru dan Pemerintah dalam Menjalani 'New Normal' di Dunia Pendidikan
"Dari hasil pantauan kami, banyak paket yang oleh PT Pos hanya dikirimkan ke kantor desa, bukan langsung ke rumah KPM. Ini jelas-jelas melanggar aturan dan hal ini tak bisa dibiarkan," ujar Ketua Umum Laskar Garut Mandiri (Lagam), Yudi Setia Kurniawan.
Menurut Yudi, dalam juklak dan juknis Social Safety Net Gubernur Jawa Barat, disebutkan bahwa bantuan harus langsung disampaikan PT Pos kepada KPM. Untuk tiap paket yang harus diantarkan ke KPM, PT Pos mendapatkan bayaran Rp 30.000.
Namun jika ternyata oleh PT Pos paket tersebut tidak disampaikan ke KPM, lantas ke mana larinya uang ongkos kirim sebesar Rp 30.000 per paket tersebut?
Baca Juga: Ribuan Sekolah Tak Teraliri Internet, DPR Dorong Kemendikbud Buat Cetak Biru Orientasi Daring
Yudi menilai, sangat wajar jika kinerja Kantor Pos yang seperti itu mendapatkan sorotan tajam dari berbagai kalangan. Ini menunjukan kinerja PT Pos yang dinilai tidak siap dalam melaksanakan penyaluran bantuan akan tetapi anggaran untuk ongkos kirim tetap diambil.