/photo/2021/12/20/575292364.jpg)
PIKIRAN RAKYAT - Ketua Kadin Jawa Barat Tatan Pria Sudjana mengajukan banding atas vonis 1,5 tahun penjara dalam kasus penyalahgunaan dana hibah Pemprov Jawa Barat.
Sebab, beberapa unsur dakwaan jaksa penuntut umum ditolak majelis hakim. Dalam amar putusannya, majelis menyebutkan tingkat kesalahan terdakwa pada kategori sedang karena perannya sebagai Ketua Umum Kadin dalam kasus pengelolaan dan penggunaan dana hibah Program Penguatan Kelembagaan Kadin Jabar.
"Dalam pertimbangan putusan yang dibacakan, majelis hakim menyimpulkan bahwa Tatan tidak menikmati keuntungan sebagaimana dituduhkan JPU. Bahkan majelis membebaskan Tatan dari dakwaan primer JPU," ujar Ragga Bimantara, kuasa hukum Tatan,ketika menyampaikan keterangan pers di Bandung, Kamis 19 Mei 2022.
Baca Juga: Gejala Awal Virus Hendra, Bisa Menular dari Hewan ke Manusia
Ragga menjelaskan, unsur kerugian negara yang dituduhkan oleh JPU juga ditolak majelis hakim sehingga tidak ada pembayaran uang pengganti dari terdakwa. JPU meminta supaya Tatan mengembalikan dana hibah sebesar Rp1,4 miliar.
Namun hal tersebut ditolak majelis hakim karena dana yang berasal dari kerugian negara tersebut dihitung tidak ada kegiatan. Majelis hakim melakukan actual cost untuk menghitung nilai kerugian negara.
Berdasarkan perhitungan tersebut, terdapat kerugian negara sebesar Rp388 juta lebih sebagai akibat adanya perbedaan kegiatan antara NPHD dengan proposal yang diajukan. Namun, bukan berarti kegiatan proposal tersebut tidak dilakukan.
"Klien kami sendiri tidak diharuskan membayar uang pengganti. Bahkan JPU harus mengembalikan uang titipan sebesar Rp249 juta lebih kepada yang menitipkan," kata Ragga.
Baca Juga: Galih Ginanjar Bersikeras Ingin Bertemu King Faaz Meski Ditolak: Saya Bisa Jadi Ayah yang Baik