kievskiy.org

Program 'Jamu' Jadi Prioritas Pemprov Jabar, 421 Km Jalan di Jabar Rusak

Bocah menahan keseimbangannya saat mengendarai sepeda motor melintasi jalan rusak di Kampung Cibangkonol, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (20/7/2022). Warga minta Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan memprioritaskan perbaikan jalan-jalan perkampungan dan pelo
Bocah menahan keseimbangannya saat mengendarai sepeda motor melintasi jalan rusak di Kampung Cibangkonol, Desa Sumurbandung, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (20/7/2022). Warga minta Plt Bupati Bandung Barat Hengki Kurniawan memprioritaskan perbaikan jalan-jalan perkampungan dan pelo /Pikiran-Rakyat.com/BAMBANG ARIFIANTO Pikiran-Rakyat.com/BAMBANG ARIFIANTO

PIKIRANRAKYAT - Salah satu program prioritas pemerintahan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum adalah Jamu atau Jalan Mulus.

Namun saat ini tercatat dari 2.360,58 km jalan di provinsi, sepanjang 421,07 km jalan alami rusak berat yang harus direkonstruksi.

Sayangnya keterbatasan anggaran lagi-lagi jadi tantangan mewujudkan Jalan Mulus di Jabar saat ini.

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan, untuk merekonstruksi jalan rusak tersebut butuh Rp1,9 triliun.

Baca Juga: Profil Kades Lambangsari Bekasi Pipit Heryanti, Pejabat Cantik yang Diduga Maling Uang Rakyat Rp466 Juta

Sementara saat ini dinasnya untuk tahun 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 1,1 triliun atau lebih rendah dari tahun anggaran sebelumnya yang mencapai Rp 1,3 triliun.

"Kami harus memahami tentang kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami penurunan,"ucapnya Rabu 3 Agustus 2022.

Pihaknya pun siapkan beberapa strategi penanganan jalan yang rusak di Jawa Barat. Di antaranya akan berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian PUPR untuk pembiayaan anggarannya.

Berdasarkan Undang Undang No II/2022 tentang jalan, dinyatakan anggaran pemerintah baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota bisa dibelanjakan untuk penanganan jalan maupun jembatan yang bukan kewenangannya.

"Nah, atas dasar itulah, Dinas BMPR Jabar berkoordinasi dengan Bapeda Jabar, Bapenas dan Kementerian PUPR. Diharapkan bisa membuahkan hasil juga membantu untuk kekurangan pembiayaan penanganan jalan di Jawa Barat," katanya.

Baca Juga: Teka-teki Pemilik Beras Bansos 3,6 Ton yang Terkubur di Depok Terungkap, JNE Beri Penjelasan

Dikatakan Bambang, 421 km lebih jalan rusak tersebut harus segera direkonstruksi yaitu dengan cara membongkar dan membangun kembali jalan baru sehingga membutuhkan biaya yang tinggi.

Belum lagi, kondisi jalan di Jawa Barat hampir 73 persen sudah melebihi dari umur teknis.

"Untuk itu, tidak ada solusi lain kecuali melakukan rekonstruksi. Jika 73 persen berarti Rp16 triliun harus kita siapkan untuk rekonstruksi jalan," ujarnya.

Namun dengan keterbatasan anggaran, pihaknya melakukan beberapa langkah. Salah satunya melalui penanganan berkala yakni melapis ulang dengan ketebalan jalan sekitar 10 cm.

"Kondisi jalan yang eksisting ini kita perbaiki dulu sampai dengan memenuhi kriteria. Itu yang akan kita lakukan di tahun 2023 mendatang," katanya.

Selain itu, dengan anggaran yang minim, Dinas Bina Marga akan memprioritaskan perbaikan jalan di beberapa wilayah seperti perkotaan, kolektor perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan wisata dan ekonomi.

"Kita tidak akan mengeluh dengan kondisi tersebut tetapi harus segera ditangani dengan sumber daya yang ada, kita tetap optimis akan bisa tertangani dengan baik," katanya.***

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat