kievskiy.org

Pemerintah Diminta Perketat Penyaluran BBM Subsidi

Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan konsumen di SPBU 64.761.02 Jalan Mayjend Sutoyo, Gunung Malang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 18 April 2022.
Petugas melayani pengisian Bahan Bakar Minyak (BBM) ke kendaraan konsumen di SPBU 64.761.02 Jalan Mayjend Sutoyo, Gunung Malang Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin 18 April 2022. /Antara/Bayu Pratama S

PIKIRAN RAKYAT - PDI Perjuangan Jawa Barat mendukung Presiden Jokowi untuk tidak menaikkan harga BBM Subsidi. PDIP mendorong pemerintah memperketat penyaluran BBM subsidi kepada rakyat yang berhak.

Hal itu disampaikan sebagai rekomendasi Rapat Kerja Wilayah PDI Perjuangan Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

"Naiknya harga BBM akan sangat dikhawatirkan terjadinya inflasi yang tidak terkendali yang pada akhirnya juga membebani rakyat. Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," kata Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Ono Surono kepada awak media, Jumat 26 Agustus 2022.

Ono menyebut, dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih mampu memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

Baca Juga: Istri dan Anak Dibakar Hidup-Hidup Saat Bela Anak Soekarno, Kamaruddin: Tak Ada Lagi yang Saya Takuti

Apalagi, kata Ono, harga minyak dunia yang sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.

"Walau dikatakan bahwa anggaran subsidi membebani APBN dan penikmat BBM Subsidi masih banyak dirasakan oleh rakyat yang berkecukupan. Maka yang harus diperhatikan oleh pemerintah adalah memperketat penyaluran bbm subsidi kepada rakyat yang berhak," katanya.

Selain itu juga, pemerintah harus memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.

"Sehingga, subsidi sebesar Rp502 triliun tepat sasaran," kata anggota Komisi IV DPR RI ini.

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat