PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah pusat telah meluncurkan bantuan langsung tunai (BLT) untuk 20 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak 1 September 2022 kemarin. Tiap KPM mendapatkan BLT senilai Rp150.000 per bulan untuk empat bulan.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengaku, Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum merencanakan adanya bantuan untuk masyarakat yang sangat terdampak. Saat ini pihaknya konsen pada pengawasan penyaluran BLT.
"Sementara belum ada (rencana bantuan) karena itu (BLT) adalah kebijakan dari pusat. Sementara anggaran dari kita juga tadi kita bahas mengalami banyak keterbatasan, jadi per hari ini kita monitor dulu pelaksanaan BLT dari pusat kalaupun nanti ada ekses saya yang sifatnya emergency memang kita dapat gunakan BTT (belanja tidak terduga),"ucapnya usai rapat di DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin (5/9/2022).
Terkait BTT tersebut, Ridwan menjelaskan perlu ada definisi dulu karena ada situasi-situasi tertentu yang memungkinkan BTT dapat dimanfaatkan.
"Jadi anggaran bantuan tidak terduga ini harus didefinisikan dulu, karena (BTT) ini beda. BTT ini enggak bisa keluar kalau situasinya darurat," kata dia.
"Sehingga nanti apakah kalau ada ekses masuk kategori kedaruratan, kalau itu masuk kategori kedaruratan maka anggaran dari provinsi bisa diperbantukan untuk mengurangi beban masyarakat," katanya melanjutkan.
Ridwan Kamil menegaskan, saat ini pemerintah daerah akan membantu memastikan BLT itu juga tidak ada ekses karena akan disalurkan langsung lewat kantor pos ke rakyat Indonesia khususnya Jawa Barat.
"Kami akan memantau datanya jangan sampai yang tidak berhak tapi mendapatkan. Kita sudah punya pengalaman selama Covid-19 kan pembersihan data sampai 23 tahap untuk memastikan setiap yang menerima Bansos selama Covid-19 atau BLT selama kenaikan BBM ini betul-betul sesuai target," ujarnya.